SOLOPOS.COM - Mohammed Morsi (google img)
TEHERAN–Presiden Mesir, Mohammed Morsi, menggambarkan rezim Suriah sebagai “penindas” dan menyerukan adanya transfer kekuasaan untuk sebuah sistem demokrasi. Sementara kubu oposisi Dewan Nasional Suriah (SNC) disebut telah gagal mengatasi perpecahan internal.
Dalam sambutannya pada pertemuan puncak Gerakan Non Blok (GNB) di Teheran, Iran, Kamis (30/8/2012), Morsi menyatakan dukungannya terhadap pemberontakan di Suriah sebagai bagian dari gelombang Musim Semi Arab. “Kita semua harus mendukung penuh perjuangan mereka yang menuntut kebebasan dan keadilan di Suriah, serta menunjukkan visi politik yang jelas dengan mendukung transfer (kekuasaan) secara damai ke sistem demokrasi,” kata Morsi seperti dilansir yahoonews.
Morsi mengutuk pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dengan mengatakan, dunia memiliki kewajiban moral untuk berdiri bersama rakyat Suriah dalam perjuangan melawan rezim penindas yang telah kehilangan legitimasinya. “Sistem demokrasi di Suriah mencerminkan keinginan rakyat Suriah terhadap kebebasan, keadilan dan kesetaraan. Pada saat yang sama melindungi Suriah dari timbulnya perang sipil atau bentrokan sektarian.”
Morsi merupakan pemimpin pertama Mesir yang mengunjungi Iran sejak Teheran memutuskan hubungan setelah revolusi Islam 1979. Langkah ini merupakan upaya pertama pencairan hubungan kedua negara berkekuatan besar di kawasan itu, meskipun kedua negara tetap terpecah sikapnya atas situasi di Suriah.
Morsi yang berasal dari kelompok Sunni dukungan Ikhwanul Muslimin, telah menentang dukungan gigih Syiah Iran terhadap rezim Suriah dan tindakan keras mematikan pendukung Assad terhadap para pengunjuk rasa yang sebagian besar penganut Sunni. Morsi menyerukan adanya persatuan di kalangan oposisi Suriah, terutama dalam menyepakati rencana transisi kekuasaan di Suriah pasca-Assad.
Terpisah, Basma Kodmani, salah seorang tokoh oposisi Suriah yang pekan ini mengundurkan diri dari SNC mengatakan, kelompok tersebut tak berbuat cukup untuk mendukung pemberontakan yang telah berjalan selama 17 bulan. Kodmani bahkan menyebut perlunya SNC diganti dengan sebuah otoritas politik yang baru.
“Saya rasa SNC itu tidak memapu menghadapi meningkatnya tantangan di dalam dan tidak mampu mencapai kinerja seperti yang saya harapkan,” katanya kepada Reuters dalam wawancara telepon dari Paris, Rabu (29/8).
Salah satu dari sedikit perempuan yang pernah duduk di SNC itu menyebut banyak kelompok di dalam dewan tidak terlalu banyak mengutamakan agenda mereka sendiri dan mengabaikan proyek nasional. “Itu mengakibatkan kelemahan utama dalam menjalin hubungan erat dengan kelompok-kelompok di lapangan dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam segala bentuk,” imbuhnya. Reuters
