SOLOPOS.COM - ilustrasi: kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Sehubungan dengan kejadian tersebut, Ditjen Pajak melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kismantoro Petrus menyampaikan pernyataan pers yang lengkapnya sebagai berikut:
Pertama: Proses penangkapan oknum pegawai pajak PR dan oknum Wajib Pajak RT dan AH merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara KPK dengan Ditjen Pajak. Pada prinsipnya, Ditjen Pajak mengapreasiasi kepada KPK yang telah berhasil menangkap tangan oknum-oknum tersebut karena operasi tersebut sulit dilakukan dan mampu memberikan efek jera yang sangat efektif.
Kedua: Terkait oknum pegawai PR, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sbb :
a. Membebaskan sementara PR dari jabatannya sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sejak yang bersangkutan menjadi terperiksa di KPK
b. Melakukan proses hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan apabila terbukti bersalah melanggar disiplin PNS maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin PNS tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan).
Ketiga: Kedepannya, Ditjen Pajak terus berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Proses penangkapan ini merupakan konsekuensi logis dari proses reformasi di Ditjen Pajak.
Untuk itu, Ditjen Pajak telah menjalin kerja sama dengan para penegak hukum dan terus memperkuat pengawasan internalnya dengan mekanisme whistle blowing system.
Keempat-Ditjen Pajak konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran perpajakan baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun oleh pegawai pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas
Ttd.
Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001
