SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melontarkan dugaan dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat terdapat campur tangan kelompok separatisme. Mereka, katanya, memanfaatkan konflik horizontal agar bisa memisahkan diri dari Indonesia.
Ryamizard mengistilahkan perkumpulan ini sebagai kelompok pemberontak bersenjata, bukan kelompok kriminal (KKB), karena bertujuan mencapai referendum. Berdasarkan catatannya, dia mengklaim ada tiga kelompok yang terlibat di dalannya.
“Yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok pemberontak klandestin. Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua,” katanya saat memberi keterangan terkait Papua di hadapan Komisi I DPR, Kamis (5/9/2019).
Ryamizard menjelaskan bahwa tiga kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memisahkan diri. Bahkan, kata dia, ketiga kelompok itu telah membentuk pasukan gabukan bernama West Papua Army.
Karena itu, dia mengaku heran dengan banyaknya permintaan berbagai pihak agar pemerintah segera menarik pasukan Polri dan TNI di Bumi Cendrawasih. Menurutnya, hal ini berisiko tinggi karena bisa membuat Papua mereka.
“Bila masuk sudah dalam ranah keselamatan bangsa, itu akan mengganggu keamanan negara sehingga sudah jadi tugas TNI sebagai alat keamanan negara. Perlu kita ketahui, kalau TNI melaksanakan tugasnya, maka tak ada kompromi dan musuh negara harus dihancurkan,” katanya.
Sebelumnya, pernyataan berbeda dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, pembangunan, dan keleluasaan untuk rakyat Papua, namun mereka tersinggung karena pernyataan rasis.
“Orang tentu mendambakan suatu kehidupan dan infrastruktur yang baik. Namun, ada sesuatu yang kadang lebih tinggi, yaitu harga diri. Itu akibat dikatakan ‘monyet’, harga diri orang Papua tersinggung,” kata JK di Kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).
Dia mengatakan saat insiden ucapan rasisme terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah meminta maaf secara resmi. JK menilai persoalan tersebut sudah selesai ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memohon maaf kepada masyarakat Papua.
Namun, kata dia, banyak warga Papua yang merasa tersinggung sehingga memantik bara sehingga menimbulkan kerusuhan di Papua. Karena itu, JK meminta semua pihak tetap berhati-hati dalam bersikap dan berkata sopan.
“Jadi bukan soal dia tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur lebih baik, Ada harga diri yang tadi, Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya sudah meminta maaf, mestinya diterima,” imbuhnya.