SOLOPOS.COM - Ratusan guru tidak tetap (GTT) beraudiensi dengan Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (19/11/2014). (Bony Eko Wicaksono/JIBI/Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI – Ratusan guru tidak tetap (GTT) di Wonogiri menuntut peningkatan kesejahteraan dan pemberian kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 30 persen.
Jika tuntutan tak dipenuhi, mereka mengancam akan mogok mengajar selama sepekan, Senin-Sabtu (24-29/11/2014).
Hal itu terungkap saat para GTT mendatangi Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (19/11/2014), sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka ditemui oleh Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Suharno dan beberapa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri.
Wakil Ketua Forum GTT Wonogiri, Tri Asmoro, mengatakan para GTT diundang oleh Komisi IV DPRD Wonogiri sebagai tindak lanjut hearing yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mereka berencana melakukan mogok massal tak mengajar selama sepekan.
“Kami ingin melihat respons dari para guru pegawai negeri sipil (PNS) jika guru tidak tetap (GTT) tak mengajar,” katanya.
Para GTT menuntut peningkatkan kesejahteraan. Selama ini, penghasilan yang diterima tak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bayangkan, penghasilan yang diterima setiap GTT berkisar antara Rp150.000-Rp200.000/bulan.
“Penghasilan kami jauh lebih sedikit dibanding pembantu rumah tangga (PRT). Padahal profesi guru sangat berperan dalam mendidik para generasi muda,” terang dia.
Selain itu, mereka juga menuntut pemberian kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 30 persen. Kuota PPPK diperuntukkan bagi para GTT yang berumur di atas 35 tahun. Pasalnya, mereka tak bisa lagi mengikuti proses peneriman calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Sementara itu, Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, menyatakan dia akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.