SOLOPOS.COM - Syarif Hasan (Dok/JIBI/Solopos)
JAKARTA — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi tinggal menunggu waktu. Diperkirakan setelah pembahasan APBN-P 2013 selesai, posisi PKS di koalisi akan diketahui.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan saat ini koalisi pemerintah fokus untuk merealisasikan kebijakan kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Posisi PKS di dalam koalisi pemerintahan, jelasnya, baru akan diputuskan setelah realisasi BLSM.
“Prioritas pemerintah sekarang adalah bagaimana agar APBN itu bisa cepat disetujui. Setelah pelaksanaan BLSM berjalan, baru kita pikirkan lagi itu [posisi PKS],” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/6/2013).
Namun, Syarief mengklaim partai peserta koalisi pemerintahan yang lain kecewa dengan pernyataan sikap PKS menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan kompensasi tunai.
“Kita sangat kecewa dengan sikap PKS yang berseberangan dengan pemerintah. Kita maunya BBM itu yang menerima manfaatnya kan rakyat miskin. Harus tepat sasaran,” katanya.
Syarief mengisyaratkan code of conduct dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengharuskan peserta koalisi yang menentang kebijakan pemerintah harus keluar dari koalisi.
