SOLOPOS.COM - Bambang Soesatyo (Dok/JIBI/Solopos/Antara)
Munaslub Golkar kian panas dengan isu bahwa Istana mendukung Setnov. Bamsoet mengecamnya sebagai pencatutan nama Presiden.
Solopos.com, JAKARTA — Beredar kabar yang mengatakan adanya dukungan dari Istana kepada salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Beberapa politikus Golkar membantahnya, namun ada juga yang membenarkannya.
Kabar tersebut sempat dibenarkan oleh ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. “Beredar informasi bahwa istana sudah mendukung Setya Novanto melalui Pak Luhut Pandjaitan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis/JIBI, Senin (9/5/2016).
Kendati demikian, salah satu tim sukses Novanto, Nurul Arifin, membantah adanya dukungan tersebut. Nurul menganggap kabar dukungan tersebut adalah hoax alias tidak benar. “Tidak benar itu, jangan terpancing,” ujar Nurul.
Kendati demikian, salah satu tim sukses Novanto, Nurul Arifin, membantah adanya dukungan tersebut. Nurul menganggap kabar dukungan tersebut adalah hoax alias tidak benar. “Tidak benar itu, jangan terpancing,” ujar Nurul.
Ditanya lebih lanjut, loyalis Setya Novanto itu mengelak dan tidak merespon terkait kabar tersebut. “Sudah, cukup ya,” responsnya saat ditanya.
Sementara itu, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang merupakan tim sukses dari bakal caketum Ade Komaruddin menilai kabar tersebut tidak benar dan hanyalah klaim sepihak dari tim sukses Novanto. “Itu ngawur dan tidak benar!” ujarnya.
“Jadi, lagi-lagi nama Presiden dijual seperti kasus papa minta saham Freeport. Saya justru heran, kok enggak kapok-kapok ya jual nama Presiden,” tandasnya.
Hampir sama dengan apa yang dituturkan Nurul dan Bamsoet, salah satu sumber yang tidak ingin disebut namanya menuturkan bahwa istana tidak mendukung Novanto. Sumber anonim tersebut menuturkan sejak dulu istana hanya berpihak ke Ade Komaruddin.
Meski masih diragukan benar tidak adanya dukungan, Doli menuturkan hal tersebut jelas akan sangat menganggu proses demokrasi dalam Partai Golkar.
Inisiator muda Partai Golkar itu memandang dukungan tersebut akan sangat mempengaruhi preferensi peserta Munaslub. Pilihan yang seharusnya bergantung pada visi, misi, dan gagasan yang disampaikan para kandidat, akan tereduksi dengan isu uang dan kekuasaan.
“Kalau seperti itu, nanti Golkar menjadi tidak independen lagi. Harusnya kan sudah cukup saat Golkar menyatakan dukungan ke pemerintah,” ujar Doli. “Tidak perlu ketua umumnya harus diatur langsung oleh pemerintah,” tambahnya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Setya Novanto mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Jokowi melalui menterinya. Disebut-sebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Presiden Jokowi untuk mendukung Novanto.
Akan tetapi, hingga kini Presiden Jokowi belum memberikan klarifikasi atas klaim dari kubu Novanto. Luhut dikabarkan tengah menjagokan dan menjadi pendukung utama Novanto di pemerintahan.