SOLOPOS.COM - Mahfud MD (Dok/JIBI/Bisnis)
Muktamar NU diwarnai perpecahan. Mahfud MD membantah ada intervensi pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Salah satu tokoh yang besar dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Mahfud MD, membantah bahwa Muktamar NU telah diintervensi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Muktamar NU jauh dari intervensi pemerintah maupun dari partai politik tertentu yang ingin mengendalikan NU dari luar.
“Untuk Muktamar Jombang itu, saya tidak melihat ada intervensi dari luar,” tutur Mahfud MD di Jakarta, Sabtu (8/8/2015).
Menurut Mahfud MD, perpecahan yang terjadi di NU pada saat Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, belum lama ini murni hanya karena adanya perbedaan pandangan dan orientasi para pimpinan NU. Mahfud menambahkan, sebagai bagian dari ormas terbesar yang mengusung nilai-nilai demokrasi, seluruh kader NU harus legawa dengan hasil muktamar.
“Jadi saya lihat memang ada perbedaan orientasi saja,” tutupnya.
Sebelumnya, muktamirin yang mengatasnamakan Forum Lintas Wilayah NU menggelar pertemuan di sela-sela muktamar NU di Ponpes Tebuireng dan berencana menggugat hasil muktamar NU Jombang. “Sedang ditindaklanjuti. Sudah ada tim yang akan menangani,” kata Ketua PCNU Jember, KH Abdullah Syamsul Arifin, seperti dikutip dari Detik, Kamis (6/8/2015).
Gus Aab, panggilan Kiai Abdullah Syamsul Arifin, merupakan salah satu pemimpin sidang dalam pertemuan Forum Wilayah NU di Ponpes Tebuireng, Rabu (5/8/2015) malam. Pada saat bersamaan, muktamar digelar di Alun-alun Jombang dan menetapkan KH Said Aqil Siradj dan KH Mahruf Amin sebagai Ketua Tanfidiyah dan Rais Aam PBNU periode 2015-2020.