SOLOPOS.COM - Ketua PP Muhammadiyah KH Anwar Abbas (Muhammadiyah.or.id)
Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengancam organisasi penyelenggara pendidikan, termasuk Muhammadiyah.
Kebijakan pemerintah tersebut membuat penyelenggara pendidikan terancam kehilangan 3.000-an guru.
Karenanya, Muhammadiyah mengusulkan guru honorer yang lulus seleksi PPPK ditempatkan di sekolah awal tempat mereka mengajar.
“Kalau seandainya ada di antara mereka yang sudah bekerja di sekolah-sekolah swasta tersebut, lalu lulus dalam perekrutan PPPK, maka mereka yang lulus tersebut sebaiknya diangkat dan ditempatkan di sekolah di mana mereka telah mengabdi dan mengajar selama ini,” kata Ketua PP Muhammadiyah KH Anwar Abbas melalui pesan singkat yang diterima Antara dan dikutip Solopos.com, Kamis (20/1/2022).
“Kalau seandainya ada di antara mereka yang sudah bekerja di sekolah-sekolah swasta tersebut, lalu lulus dalam perekrutan PPPK, maka mereka yang lulus tersebut sebaiknya diangkat dan ditempatkan di sekolah di mana mereka telah mengabdi dan mengajar selama ini,” kata Ketua PP Muhammadiyah KH Anwar Abbas melalui pesan singkat yang diterima Antara dan dikutip Solopos.com, Kamis (20/1/2022).
Baca Juga: 1.421 Guru Honorer SD dan SMP Klaten Lolos Seleksi PPPK Tahap I
Pihaknya khawatir terjadi migrasi para tenaga pendidik secara besar-besaran seusai seleksi PPPK, sehingga sekolah swasta kehilangan pengajar.
“Oleh karena itu dalam hal ini yang terkait dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terutama untuk guru maka langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah hendaknya jangan sampai kebijakan membuat masalah ketersediaan tenaga pendidik atau guru di sekolah milik masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Kisah Guru Honorer Ikut Tes PPPK, Ada yang Lega Ada yang Masih Berjuang
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menyebut organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan seperti Muhammadiyah terancam kehilangan 3.000 guru karena PPPK.
Dengan usulannya tersebut, Muhammadiyah berharap tenaga pengajar yang telah lulus PPPK menjadi kepanjangan dari pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas belajar-mengajar bagi sekolah swasta.
Apalagi sekolah swasta yang ada selama ini telah membantu meringankan beban pemerintah pada sektor pendidikan.
“Sehingga dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan dari anak-anak bangsa yang mereka didik dan hadapi selama ini akan bisa meningkat. Itulah yang sangat kita harapkan dan perlukan,” ujar Anwar Anwar.