SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo melihat prototipe mobil Proton Iriz di Malaysia, Jumat (6/2/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Udden Abdul)
Mobil nasional akan akan digarap oleh pihak swasta tanpa sedikitpun membebani uang negara.
Solopos.com, SOLO – Menteri Perindustrian angkat bicara mengenai kerja sama pembuatan mobil nasional (mobnas) Indonesia-Proton Malaysia. Ia menjamin proyek mobnas itu tak akan membebani uang negara.
Mengusung nama mobil nasional serta penandatanganannya juga disaksikan Jokowi, sejumlah pihak mengira nantinya produksi mobil nasional itu akan memakan uang negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan kegiatan produksi mobil nasional tidak akan melibatkan unsur pemerintah termasuk penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penandatanganan kontrak kerja sama murni business to business, privat to privat. Jadi tidak ada keterlibatan unsur pemerintah baik menggunakan APBN maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkap Saleh Husin seperti dilansir Liputan6, Minggu (8/2/2015).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga menilai kontrak kerja sama pembuatan mobil nasional yang diteken oleh CEO PT Adiperkasa Citra Lestari Hendropriyono dan CEO Proton Datuk Abdul Harith itu merupakan inisiatif pihak swasta. Setelah penandatanganan, tahap selanjutnya bukanlah proses produksi, melainkan proses studi kelayakan.
“Ini adalah inisiatif swasta dan masih MoU. Mereka selanjutnya akan melakukan studi kelayakan,” kata Sofyan Djalil.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sudirman justru mengutarakan hal yang berbeda. Ia menilai pembuatan mobil nasional yang melibatkan Proton Malaysia merupakan proyek pemerintah yang menggunakan perusahaan swasta.
Sudirman berpendapat mobil nasional akan dirancang sebagai mobil dengan konsumsi bahan bakar gas (BBG). Setelah itu, mobnas akan didistribusikan sebagai kendaraan dinas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemanfaatan untuk kendaraan militer. Alasannya simpel, karena Indonesia memiliki kekayaan gas alam yang melimpah sekaligus untuk menghemat anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).