SOLOPOS.COM - Eks komisioner KPK Laode M Syarif (Detik.com)
Solopos.com, JAKARTA -- Rencana pimpinan KPK mendapat mobil dinas baru dengan anggaran lebih dari Rp5 miliar mendapat tanggapan sejumlah pihak. Salah satunya Eks Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Laode menilai seharusnya pimpinan KPK dan jajarannya saat ini berempati terhadap situasi bangsa akibat pandemi Covid-19.
"Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan. Kemudian ada penambahan kemiskinan baru akibat Covid-19 yang menurut BPS menjadi 26,42 juta," kata Syarif menanggapi pengadaan mobil dinas KPK, kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).
Proposal PLTN dari Luar Negeri Berdatangan ke Indonesia
Proposal PLTN dari Luar Negeri Berdatangan ke Indonesia
Laode Syarif mengatakan di tengah situasi pandemi Covid-19, tak pantas pejabat meminta fasilitas negara berupa mobil dinas baru. Dia berharap perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tak mempengaruhi nilai-nilai luhur KPK. Seperti sikap independensi dan sederhana.
"Kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang," ujar Syarif dilansir dari Detik.com.
Diberitakan sebelumnya, pimpinan KPK akan mendapatkan mobil dinas baru yang anggarannya lebih dari Rp5 miliar. Ternyata bukan hanya itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun mendapatkan jatah.
Hal itu terungkap dari daftar anggaran KPK untuk 2021 yang telah disetujui Komisi III DPR. Informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk empat Wakil Ketua KPK masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc.
Untuk mobil dinas jabatan lima Dewas KPK masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya lebih dari Rp 3,5 miliar. Anggaran mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk enam pejabat eselon I KPK.
Polisi Tetapkan Dua Tersangka Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo, Pelajar Semua
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani membenarkan komisinya telah menyetujui anggaran untuk mobil dinas pimpinan KPK tahun 2021. Namun dia mengatakan DPR tak membahas detail soal harga satuannya.
"Begini, kalo soal besaran atau angka mobil dinas itu kan sudah masuk satuan tiga, Komisi III DPR tidak membahas sampai situ. Kami hanya menyetujui pengadaan mobil dinas secara keseluruhan untuk KPK mencakup pimpinan dan jajaran di bawahnya," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).