SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antara-Hafidz Mubarak A.)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah RI belum bersikap setelah nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai salah satu pejabat pemerintahan di dunia yang menggelapkan pajak.
Nama Luhut ada dalam skandal pajak yang diungkap Pandora Papers.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkap nanti akan ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pengumuman sikap RI terhadap laporan Pandora Papers akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI.
Pengumuman sikap RI terhadap laporan Pandora Papers akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI.
“Kita tunggu pernyataan resmi Menkeu nanti sekalian Paripurna DPR,” katanya kepada Detik.com, Selasa (5/10/2021).
Sebagai informasi, negara-negara lain sudah menentukan sikap mereka untuk menyelidiki Pandora Papers.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan Negeri Paman Sam sedang meninjau temuan Pandora Papers.
Tetapi tidak disebutkan bagaimana posisi negara dalam penyelidikan itu, apakah mendukung atau membantah.
Pemerintah Pakistan juga akan mengidentifikasi laporan Pandora Papers yang telah membongkar harta tersembunyi milik Menteri Keuangan Pakistan Tarin hingga Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Lalu ada Kementerian Keuangan India yang juga akan menyelidiki laporan Pandora Papers.
Laporan itu telah menyeret salah satu konglomerat di negaranya, yakni Anil Ambani.
Baca Juga: Luhut Terseret Pandora Papers Soal Skandal Pajak, Begini Tanggapannya
“Pemerintah juga akan secara proaktif terlibat dengan yurisdiksi asing untuk memperoleh informasi sehubungan dengan pembayar pajak/entitas yang relevan,” kata Kemenkeu India.
Sebelumnya, Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengatakan Petrocapital S.A merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Panama pada 2006 oleh Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil.
Salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi dengan modal senilai US$5.000.
Jodi mengatakan Luhut memang pernah menjabat di perusahaan tersebut.
“Bapak Luhut B. Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga pada tahun 2010,” ujar Jodi, seperti dikutip dari Detik.com, Selasa (5/10/2021).
Laporan Pandora Papers tersebut membuat kehebohan karena mengungkap pejabat hingga sederet jutawan dunia yang menyembunyikan aset mereka untuk menghindari pajak.
Laporan ini kali pertama didapatkan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).
Total ada sekitar 300 politikus dari 90 negara yang disinggung dalam dokumen tersebut menyembunyikan harta melalui perusahaan offshore, salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menghindari pajak.
ICIJ mengatakan tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang disembunyikan, namun diperkirakan sekitar Rp78.400 triliun hingga Rp448.000 triliun.
IMF sempat mengatakan kelakuan para offshore tersebut berpotensi merugikan negara karena kehilangan pajak sekitar Rp8.400 triliun per tahun.