JAKARTA – Komisi VI DPR mendesak Menneg BUMN, Dahlan Iskan untuk lebih konsentrasi pada proses pencapaian target pengintegrasian ekonomi Asean Economic Community 2015 ketimbang melakukan perombakan direksi di perusahaan milik negara.

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah perombakan manajemen yang dilakukan di Kementerian Negara BUMN berportensi menghambat kinerja jajaran direksi selain mengganggu tata kelola perusahaan milik negara. Di samping itu, dengan mengganti jajaran direksi belum tentu persoalan menjadi selesai karena kinerja BUMN bukan hanya ditentukan oleh satu atau dua orang pimpinan.

“Perombakan-perombakan manajemen itu tersebut cenderung tidak menyentuh akar persoalan. Hanya faktor kosmetik media belaka, tentu kinerja BUMN tidak sepenuhnya tergantung pada direksi dan manajemen saja,” ujarnya kepada wartawan hari ini. Padahal, menurutnya, di tengah kian dekatnya tenggat waktu Asean Economic Community (AEC), Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya termasuk Malaysia.

Perombakan manajemen, bagaimanapun juga, akan berpengaruh terhadap kepercayaan pasar, ujarnya. Sedangkan dari sisi manajemen sendiri, ketidakpastian masa depan mereka akan membuat mereka enggan bekerja keras bahkan tidak bekerja apa-apa untuk mencapai target perusahaan.

“Perombakan jajaran direksi BUMN milik publik itu mekanismenya memerlukan RUPS secara fisik, harus ada pengumuman sebelumnya, beda dengan perusahaan swasta. Ini akan menjadi preseden yang kurang baik kalau pemerintah tidak patuh aturan,” ujarnya. Menurutnya, perombakan kabinet bukan soal birokrasi saja, namun juga aspek terpenting, yakni akuntabilitas dan kepercayaan pasar.

Terkait pencapaian target AEC, Airlangga menyoroti persoalan kesiapan infrastruktur transportasi Indonesia yang dinilai masih belum efisien untuk mendukung pergerakan logistik. Menurutnya, saat ini angka inefisiensi di sektor tersebut masih berkisar 14%. Padahal, di luar negeri angka itu sudah berada di bawah angka 10% sebagaimana ditargetkan AEC.

Pada bagian lain Airlangga menyambut baik pencabutan Surat Keputusan (SK) Menneg BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 sebagai hasil dari rapat kerja kementerian itu dengan Komisi VI DPR pada 15 Februari lalu. SK tersebut diganti dengan menerbitkan tiga keputusan di mana salah satunya SK-164/MBU/2012 tentang penetapan sebagian kewenangan Menneg BUMN, sebagai wakil pemerintah selaku pemilik modal perusahaan umum (Perum), menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.
Sejak pertama kali dipercaya menangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), setidaknya Dahlan tercatat sudah mengganti lima jajaran manajemen BUMN besar. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami perombakan cukup besar. Memang, di antara jajaran direksi BUMN yang diganti tersebut, beberapa di antaranya sudah tidak bisa lagi menjabat karena telah memegang jabatan sebanyak dua periode.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif