SOLOPOS.COM - Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Antara-Puspa Perwitasari)
Solopos.com, JAKARTA - Sepanjang sejarah Republik Indonesia, Menteri Agama selalu diisi oleh orang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi, kali ini Presiden Jokowi memberikan jabatan Menag ke Fachrul Razi yang berlatar belakang militer dan bukan NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak mempermasalahkannya.
“Itu semua hak prerogratif Presiden,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud kepada Okezone, Rabu (23/10/2019).
Jabatan Menteri Agama sejak era Presiden Soekarno hingga periode pertama kepemimpinan Jokowi memang identik dari kalangan NU dan cendikiawan Muslim. KH Abdul Hasyim, Menteri Agama pertama RI merupakan putra dari pendiri NU KH Hasyim Asyari. Terakhir adalah Lukman Hakim Saifuddin juga dari NU.
Namun, di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang baru diumumkan pagi tadi, Presiden Jokowi membuat perbedaan dengan menunjuk Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi sebagai Menag.
Fachrul Razi merupakan putra kelahiran Banda Aceh yang lulus Akademi Militer pada 1977. Jabatan terakhir di militer adalah Wakil Panglima TNI.
Dia meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kini menjabat komisaris utama PT Antam.
Menurut Marsudi, jabatan Menteri Agama bisa diisi oleh orang dari latar belakang apa saja baik tentara, profesional atau orang biasa karena Kemenag mengurus soal manajerial, bukan soal agama semata.
“Di Kemenag tinggal bagian manejerial saja, kalau urusan agama kiai-kiai sudah banyak. Yang penting bisa mengkoordinasikan,” katanya.
PBNU, lanjut Marsudi, akan melihat program apa yang dilaksanakan Fachrul Razi sebagai Menag yang baru dan mereka siap mendukung jika sesuai dengan aspirasi umat.
“Kalau sesuai kita dukung kalau tidak kita ingatkan, gitu saja,” ujarnya. “Yang penting sebagai menteri itu punya hayalan kreatif. Imajinasi untuk mengidentifikasi apa sih yang pincang hari ini.”