SOLOPOS.COM - Menkopolhukam Mahfud Md (Antara)
Solopos.com, JAKARTA — Menkopolhukam Mahfud Md. ditunjuk sebagai Duta Keterbukaan Informasi bersama tiga tokoh lain.
Ketiga tokoh itu masing-masing pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh pers Wina Armada Sukardi, serta aktivis pemilu Titi Anggraini.
“Mereka akan diangkat secara resmi, Rabu (17/5/2023) bertepatan dengan momen peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau,” kata Anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Syawaludin mengatakan KI Pusat sebelumnya telah melakukan penjaringan terhadap tokoh-tokoh terbaik yang dinilai dapat memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia.
Syawaludin mengatakan KI Pusat sebelumnya telah melakukan penjaringan terhadap tokoh-tokoh terbaik yang dinilai dapat memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia.
Kemudian, melalui penjaringan itu terpilih keempat tokoh yang layak sebagai Duta Keterbukaan Informasi.
Dengan menggandeng empat tokoh nasional itu, dia berharap KI akan terbantu untuk mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
KI menilai adanya keterbukaan informasi publik memberikan perubahan pada konsep pemerintahan, dari yang lebih berorientasi pada kekuasaan pemerintah menjadi melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.
“Di samping itu, keterbukaan informasi publik merupakan suatu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia,” tambahnya.
Syawaludin mengatakan KI Pusat perlu menggandeng tokoh-tokoh nasional tersebut untuk bersinergi, bekerja sama, dan berdiskusi dalam rangka memperkuat relasi kemitraan KI.
Utamanya adalah membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasilkan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik.
Kunci utama demokrasi sebagai suatu sistem bernegara adalah partisipasi individu dalam pembentukan nilai-nilai berbangsa.
Sehingga, kada dia, untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna, warga perlu mendapat cukup informasi.
“Pemenuhan suatu informasi bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang dapat berakibat pada kepentingan publik,” ujar Syawaludin.