SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA—Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama komoditas tahu dan tempe berdampak negatif bagi penurunan kapasitas industri di sekitar Jakarta, selain itu dampak lebih buruk adalah pengurangan tenaga kerja.
”Saya sangat prihatin terhadap kondisi tersebut karena kapasitas produksi normal mereka sekitar 300 kg per hari. Saat ini turun hingga sekitar 100 kg,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan usai mengunjungi beberapa lokasi industri perajin tahu dan tempe di Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Lokasi yang dikunjungi Sjarifuddin Hasan adalah di kawasan Matraman dan Cipinang, Jakarta Timur. Jumlah pabrik atau industri pembuatan tahu dan tempe yang dkunjungi sebanyak 4 unit, dan 2 di antaranya masih mampu mempertahankan karyawannya.
Ditegaskan, dia sangat menghargai pemilik pengolahan industri yang masih mempertahankan karyawannya, meski akhir-akhir ini harga kedelai terus melambung. Sebab dengan sikap teguh tersebut, tidak berdampak buruk melahirkan pengangguran.
Menurut dia, pemerintah melalui Badan Urusan Logistig (Bulog) tengah berkoordinasi untuk melaksanakan operasi pasar atas kedelai. Selain itu tentu saja membuka kran impor kedelai seperti yang telah dilakukan selama ini.
Melalui operasi pasar tersebut, Sjarifuddin Hasan berharap kondisi industri tahu dan tempe bisa berangsur-angsur normal kembali. “Apalagi jika rupiah terus menguat terhadap kkurs dolar Amerika Serikat,” katanya.
Harga kedelai saat ini mencapai kisaran Rp9.300 per kilogram. Sebelum memasuk Ramadhan, harga komoditas tersebut hanya mencapai Rp7.400 per kilogram. Sebelum melonjak ke harga Rp9.300, nilai jualnya mencapai Rp8.700 per kilogram.
Kran impor harus ditingkatkan, karena kapasitas produksi kedelai dalam negeri hanya sekitar 20.000 ton per hari. Sedangkan kebutuhan nasional diperkirakan mencapai Rp2,5 juta ton per hari. Karena itu solusinya selalu meningkatkan kapasitas impor.
Rencananya Menteri Koperasi dan UKM, Selasa (27/8) akan melakukan pertemuan guna melakukan koordinasi untuk menyeimbangkan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai produsen tahu dan tempe.
Namun rencana tersebut tidak jadi, karena kesibukan tugas lain yang lebih penting menunggu pimpinan kedua lembaga pemerintahan tersebut.