SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah berupaya memperbaiki perbedaan data antarinstansi untuk menghindari tidak sinkronnya data kebutuhan dan stok beras nasional. Hal ini menyusul <a href="http://news.solopos.com/read/20180919/496/940746/gudang-bulog-penuh-buwas-tolak-impor-beras" target="_blank" rel="noopener">polemik impor beras</a> antara Kementerian Perdagangan dengan Bulog.</p><p>"Saya masih cari waktu untuk mendudukkan ini kembali dengan beliau bertiga, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/9/2018).</p><p>Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.</p><p>Di lain sisi, dia menjelaskan data di Kementan selalu menunjukkan angka surplus produksi beras. Namun, menurutnya fakta di lapangan tidak demikian sehingga <a href="http://news.solopos.com/read/20180919/496/940806/balas-buwas-darmin-nasution-gudang-penuh-karena-beras-impor" target="_blank" rel="noopener">impor beras</a> perlu dilakukan.</p><p>"Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya [Kementerian Pertanian]? Tapi itu angkanya terus tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya, biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," ucap Darmin.</p><p>Sebelumnya, ada perbedaan pendapat mengenai impor beras dan ketersediaan komoditas pangan ini di dalam negeri. Berdasarkan catatan <em>Bisnis</em>, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penerbitan izin impor beras sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. </p><p>Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari 2018 dan Mei 2018, masing-masing 500.000 ton. Sisanya dikeluarkan pada Juli 2018 dan masa berlakunya habis pada bulan lalu.</p><p>Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan untuk tahap ketiga, izin <a href="http://news.solopos.com/read/20180920/496/940917/rizal-ramli-impor-beras-tekanan-kartel-jokowi-tak-berkutik" target="_blank" rel="noopener">impor beras</a> akhirnya diperpanjang hingga September 2018 atas permintaan dari Bulog.</p><p>“Kami sudah buka izin impor atas permintaan rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Terserah Bulog mau memanfaatkan atau tidak,” ujarnya, Rabu (19/9/2018).</p><p>Adapun Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso mengklaim stok beras saat ini dalam kondisi yang sangat ideal karena tahun ini Bulog mendapat pasokan yang berlimpah dari hasil penyerapan produksi dalam negeri dan penugasan pengadaan luar negeri.</p>