SOLOPOS.COM - Menko Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto menjelaskan soal Vaksin Gotong Royong. (Istimewa-Kemenko Bidang Ekonomi)
Solopos.com, JAKARTA -- Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI di beberapa negara pada 2020. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah penempatan mereka sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibanding 2019.
Apalagi setelah ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Namun jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker tersebut dicabut.
Kemudian diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020. Yakni, tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada adaptasi kebiasaan baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.
Baca juga: Menko Airlangga Dorong Pembangunan Green Economy, Ini Kuncinya
Baca juga: Menko Airlangga Dorong Pembangunan Green Economy, Ini Kuncinya
Untuk memberikan pelindungan bagi PMI dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bertemu dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga. Terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia pada masa pandemi. Juga dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca juga: Percepat Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Targetkan 1 Juta Dosis per Hari
Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong calon PMI. Dengan memberikan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang bekerja di luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan data tahun 2020. Di mana hampir 120.000 Pekerja Migran Indonesia telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.
“Dengan upskilling melalui prakerja, calon PMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” tutur Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga: Pembangunan SDM Sebagai Kunci Pemulihan Ekonomi
Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi. Yakni terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi yang purna di seluruh Indonesia.
Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program Kartu Prakerja. Sehingga mereka dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Hal ini membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia dan tidak menjadi pengangguran pasca kepulangan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede. Juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya.