Surya Dua Artha Simanjuntak / Akbar Evandio / Anik Sulistyawati | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko berpose sambil mengepalkan tangan seusai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). (Antara/Makna Zaezar)
Solopos.com, JAKARTA — Budiman Sudjatmiko resmi dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi memecat sebagai kader PDIP pada Kamis (24/8/2023). Dari foto salinan yang diterima Bisnis, tampak surat pemecatan Budiman ditandatangani oleh Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
“Memutuskan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sujatmiko, M.A. M.Phil. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis putusan surat keputusan itu, dilansir Bisnis.com.
Budiman sendiri mengonfirmasi surat pemecatan itu. Aktivitas pro-demokrasi ’90-an ini menerima surat itu pada Kamis malam.
“Betul, betul, betul. Sudah terima tadi jam 8 malam,” ujar Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).
Dia mengaku terima dengan lapang dada keputusan PDIP itu. Budiman menganggap pemecatan itu sebagai akhir sebuah periode.
Lebih lanjut, dia mengaku siap menjalani tantangan baru. Meski demikian, dia belum mau menjelaskan lebih detail apa tantangan baru itu.
“Ya tentu sudah siap dengan tantangan-tantangan baru, dan saya mengalir saja bersama sejarah lah ya,” jelas Budiman.
Sebelumnya, PDIP mengultimatum Budiman Sudjatmiko setelah secara gamblang menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Alhasil, sikap yang dinilai tidak etis dari partai berlogo moncong banteng putih itu tak dapat memberi toleransi lagi atas tindakan Budiman.
Sehingga hanya ada dua opsi yang dapat dipilih olehnya antara keluar partai secara sukarela atau dipecat.
Sebelum resmi dipecat, Budiman menyatakan dirinya tak berniat pindah partai politik, meski dirinya terancam dipecat usai mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto.
Budiman mengaku setia dengan PDIP. Dia merasa masih punya punya kewajiban di partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
“Saya ini saya merasa bahwa saya PDI sejati. Saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDIP, sudah pelajari ajaran Bung Karno sejak saya SMP secara serius. Jadi secara ideologis ya PDIP adalah alat perjuangan saya,” ucap Budiman saat dihubungi, Senin (21/8/2023).
Oleh sebab itu, jika dirinya dipecat oleh PDIP maka tak akan mengubah perjuangan ideologi. Pemecatan itu, lanjutnya, hanya penghapusan status administratif.
Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko secara gamblang menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Nama Budiman Sudjatmiko dikenal saat dia menjadi aktivis jalanan yang menuntut reformasi di akhir pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto.
Budiman lahir 10 Maret 1970 itu dari pasangan Wartono Sudjatmiko dan Sri Sulastri Sudjatmiko, anak pertama dari empat bersaudara. Dibesarkan dengan suasana kental dengan keagamaan membuat Budiman mulai memperhatikan kemiskinan yang menjerat rakyat kecil saat mendapati pengasuhnya bunuh diri karena jeratan utang.
Masa kecilnya dia habiskan di Bogor, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cilacap dan lulus pada 1986. Kemudian pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan lulus pada 1989.
Pendidikan tinggi sebenarnya dia tempuh di Universitas Gajah Mada, tetapi kemudian aktivisme membuatnya drop out. Dia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara ke Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris. Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Namun, akibat mendirikan partai tersebut, dia harus menerima ganjaran dipenjara oleh pemerintah Orde Baru. Tak hanya itu, Budiman juga sempat dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Sejarah mencatat peristiwa tersebut dengan nama Sabtu Kelabu dan Kudatuli.
Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta. Dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang insiden Sabtu Kelabu, Budiman kala itu juga dianggap sebagai pencetus Mimbar Bebas yang dianggap memicu kericuhan sehingga mengakibatkannya divonis pidana 13 tahun penjara. Namun, karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun.
Dia diberi amnesti oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 10 Desember 1999 dan membuatnya dikenal sebagai dalang dari gerakan menentang Orde Baru. Namanya kian mentereng dan dikenal sebagai seorang politisi dan aktor berkebangsaan Indonesia.
Dia dikenal karena ikut menyusun Undang-Undang Desa dan mendirikan gerakan Inovator 4.0 Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, pada akhir 2004 Budiman memilih bergabung ke PDI Perjuangan, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sebuah organisasi sayap partai.
Pada periode 2009—2019, Budiman juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa. Tak hanya terbatas di tingkat nasional, tetapi pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial-Demokrasi Asia).
Ketertarikannya terhadap kesejahteraan Desa juga membuat Budiman Sudjatmiko ikut terlibat aktif mempelopori penyusunan Undang-Undang Desa pada 2009. Dia menjanjikan penyusunan RUU Desa kepada konstituennya saat berkampanye di pemilihan legislatif, yang kemudian diwujudkan dengan kinerja penyusunan RUU tersebut, setelah sebelumnya ide serupa tidak berhasil diwujudkan sejak 2005.
Setelah masuk ke Senayan, Budiman Sudjatmikio menjadi jangkar politik bagi pegiat desa, misalnya mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal. Terwujudnya Parade Nusantara (2009) di bawah pimpinan Sudir Santosa, dan Budiman Sudjatmiko juga hadir sebagai pembinanya, membuat dorongan untuk mewujudkan Undang-Undang ini semakin kuat, dan puncaknya pada September hingga Desember 2011.
Akhirnya atas desakan yang ada, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012. DPR RI kemudian membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin oleh Ketua Akhmad Muqowam (PPP), serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat) dan Ibnu Munzir (Golkar).
Selain itu, pada 11 September 2018, Inovator 4.0 Indonesia dideklarasikan dengan Budiman Sudjatmiko sebagai ketua umumnya.
Selain di dunia nyata, Budiman Sudjatmiko juga tergolong politikus yang aktif di media sosial, terutama Twitter. Pendapat yang dia tuliskan di media sosial resminya sering dikutip oleh media sebagai berita.
Aktif dalam bidang penulisan, Budiman juga sempat meluncurkan buku, tulisan tangan pertamanya berjudul Anak-Anak Revolusi di Jakarta pada April 2012. Buku ini adalah kisah nyata perjalanan panjang dan berliku seorang Budiman Sudjatmiko untuk mencari jawaban dan memperjuangkan mimpinya yang tertanam sejak dini.