Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan usulan tentang setiap anggota DPR memperoleh dana aspirasi Rp15 miliar untuk pembinaan di daerah pemilihan.
Menurut Gamawan di Jakarta, Jumat, pihaknya tidak mengetahui tindak lanjut usulan tersebut karena masalahnya berkaitan dengan Kementerian Keuangan.
Namun, dia mempertanyakan apakah usulan dana tersebut telah mempertimbangkan asas keadilan dan perimbangan. “Apakah sudah ada keadilan, perimbangan dan sebagainya,” katanya.
Mendagri juga mempertanyakan bagaimana anggota Dewan akan menggunakan dana tersebut untuk membina daerah pemilihan.
Mendagri juga mempertanyakan bagaimana anggota Dewan akan menggunakan dana tersebut untuk membina daerah pemilihan.
Ketika diminta pendapat tentang usulan ini, Mendagri enggan berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengatakan, usulan ini harus dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.
Namun, dia menyampaikan, dana untuk pembinaan daerah pemilihan ini tidak dikenal di daerah. Mendagri mengatakan, saat menjadi gubernur Sumatera Barat, dia telah menyampaikan pada DPRD jika ingin membina daerah pemilihan maka dapat dilakukan melalui program dan kegiatan.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI mengusulkan setiap anggota DPR memperoleh dana aspirasi Rp15 miliar.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto menjelaskan, gagasan memperjuangkan usulan adanya dana aspirasi daerah sebesar Rp15 miliar setiap daerah pemilihan, semata-mata untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Dengan anggaran Rp15 miliar itu, rakyat akan yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Artinya, sudah memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya,” kata Setya Novanto di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (2/6).
Namun, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, usulan ini berlebihan, sehingga gagasan tersebut patut dipertimbangkan kembali.
“Ini sebenarnya usulan satu fraksi yaitu FPG dan saya pribadi menganggap usulan ini berlebihan,” ujarnya.
Menurut dia, setiap anggota DPR mempunyai daerah pemilihan masing-masing dan jumlah seluruh anggota DPR RI saat ini adalah 560 orang dan artinya jika usulan itu disetujui semuanya akan mendapatkan alokasi Rp 15 miliar.
“Alangkah tingginya (anggaran itu). Padahal banyak daerah-daerah yang PAD-nya tidak sampai Rp 15 miliar,” ujarnya seraya menambahkan selain itu tentunya juga dibutuhkan satu mekanisme pengawasan yang ketat.
ant/isw