News
Selasa, 25 Oktober 2011 - 15:19 WIB

Mendagri minta Pemda di Papua tingkatkan koordinasi

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - PATROLI -- Personel Brimob Polda Papua berpatroli di Kota Jayapura, Papua, Selasa (25/10/2011). (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Jakarta (Solopos.com) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta gubernur dan aparat Pemda di Papua untuk menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah dan tokoh masyakarat sebagai upaya mengurangi ketegangan politik maupun keamanan yang terjadi.

PATROLI -- Personel Brimob Polda Papua berpatroli di Kota Jayapura, Papua, Selasa (25/10/2011). (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Advertisement
“Kalau masalah pemerintahannya kita sudah kontak dengan gubernur di sana untuk melakukan kordinasi dengan instansi, tokoh-tokoh untuk bisa pendekatan dengan pemerintah, meningkatkan silaturahmi untuk mengurangi tensi di situ,” kata Gamawan, Selasa (25/10/2011).

Ketika disinggung mengenai naik turunnya situasi politik dan keamanan di Papua menandakan ada yang salah atas proses otonomi khusus, Mendagri menampik hal tersebut. “Ini kan memang ada fase-fasenya,kadang-kadang kalau seperti kemarin kalau ada kongres, acara di Inggris itu meningkat tensinya tapi kemudian mereda kembali. Kalau saya cermati, betul-betul yang terkait dengan Papua merdeka, yah keadaannya begitu-begitu saja, kalau ada aktivitas internasional memanas. Kalau kemarin kan ada kongres Papua,” katanya.

Dijelaskannya, ia sudah meminta para gubernur untuk melakukan komunikasi dan pendakatan pada tokoh masyarakat agar tidak terjadi ketegangan atau gangguan keamanan yang sifatnya berulang. “Itu kan pengamanan, pemerintah tentu pendekatan ke masyarakat nah itu gubernur saya minta untuk melakukannya,” kata Gamawan.

Advertisement

Ia menambahkan, perlu ada komunikasi terus menerus antara pemerintah dan masyarakat di berbagai sektor dan tingkatan sehingga perhatian besar berupa anggaran dan otonomi khusus bagi Papua dapat menghasilkan kesejahteraan seperti yang diinginkan. “Kadang-kadang kan ada sebagian ada yang belum mengerti padahal Papua sudah diberi anggaran besar, perhatian besar sekarang tambah lagi dengan percepatan pembangunan. Karena itulah perlunya dialog mengundang tokoh agama, pemuka adat, tokoh masyarakat lainnya,” tegas Gamawan.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif