SOLOPOS.COM - Ilustrasi persiapan bilik untuk pemungutan suara pemilu (JIBI/Solopos/Dok.)
Mendagri mengingatkan agar aparat baik PNS, TNI, dan Polri harus netral dalam pilkada.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tegaskan seluruh pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus netral dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan netralitas PNS, anggota TNI, dan Polri merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak. Untuk itu, PNS, TNI, dan Polri harus dapat menjaga netralitasnya hingga penghitungan suara selesai dilaksanakan.
“Pilkada ini sukses kalau ada netralitas dari PNS, TNI, dan Polri hingga penghitungan suara selesai dilaksanakan,” katanya, Selasa (14/2/2017).
Tjahjo menuturkan sikap netral ketiga unsur tersebut akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah bekerja secara profesional. Apalagi KPU dan Bawaslu telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pilkada.
Menurutnya, faktor lain yang dapat menjadi indikator Pilkada berjalan sukses adalah tidak adanya politik uang untuk mempengaruhi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya.
Dia pun mengimbau seluruh masyarakat di 101 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya. Dirinya tidak ingin jumlah suara di kawasan padat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar.
Selain itu, Tjahjo juga memastikan tidak akan ada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu yang terdaftar di Data Pemilih Tetap (DPT), dan ada pengawas di setiap TPS yang dapat mengenali pemilih palsu.