SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Menparekraf Sandiaga Uno saat bertemu di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Kamis (27/4/2023). (Solopos.com-Pemprov Jateng)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu dengan Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono pada Minggu (30/4/2023) untuk membahas pemenangan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Sebagaimana diketahui, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024.
Namun Muhammad Mardiono menyodorkan nama calon wakil presiden dari internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Sodoran PPP itu membuat peluang Sandiaga Uno sebagai cawapres terbuka karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sebentar lagi bergabung PPP.
Sodoran PPP itu membuat peluang Sandiaga Uno sebagai cawapres terbuka karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sebentar lagi bergabung PPP.
Sebelumnya, nama Sandiaga Uno disebut Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh potensial yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
“Rencananya hari Minggu (30/4/2023) pukul 14.00 WIB, Pak Mardiono bersama jajaran pengurus PPP akan kami terima di kantor DPP PDI Perjuangan. Komunikasi via telpon sudah dilakukan. Minggu akan menjadi kesempatan pertama bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri guna meneguhkan kerja sama politik,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Hasto menyebutkan rekam jejak PPP memiliki kesesuaian historis dengan PDIP.
Keduanya selama masa Orde Baru menjadi representasi partai tertindas sehingga terbangun ikatan emosional di antara kedua partai dalam suatu hubungan yang unik, yang disatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan.
“Sehingga diyakini kerja sama dengan PPP sangat positif, dan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024. Seluruh kerja sama partai politik dilakukan melalui komunikasi partai dengan partai,” ujar Hasto.
Pria asal Yogyakarta ini mengatakan terkait kerja sama politik, modal pertama adalah dengan parpol di pemerintahan Presiden Jokowi-K.H. Maruf Amin, dikecualikan bagi parpol yang sudah mendeklarasikan capresnya sendiri.
“Kedua, menempatkan aspek ideologi kebangsaan-kerakyatan, kesejarahan, kultur, serta kesesuaian agenda masa depan. Ketiga, tidak bisa dimungkiri bahwa kerja sama juga memperkuat aspek elektoral capres,” kata Hasto seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Sehingga, lanjut Hasto, ditinjau dari aspek elektoral, kerja sama dengan PPP akan memperluas basis pemilih dan mencerminkan gambaran Indonesia.