SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Espos) – Keengganan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri bersaksi dalam kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior (DGS) BI menimbulkan kekecewaan Politisi PDIP yang juga tersangka kasus ini, Max Moein dkk. Mereka lantas membandingkan Megawati dengan petinggi Partai Golkar yang tetap mendampingi kadernya di kala susah.
“Pimpinan Golkar turun tangan ketika kadernya terlibat dalam kasus ini. Mereka menengok ke tahanan dan memberikan bantuan hukum maksimal. Lha PDIP?” ujar pengacara Max Moein dkk dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Jumat (18/2).
Menurut Petrus, ibarat pepatah habis manis sepah dibuang, itulah yang dialami kliennya atas perlakuan Megawati. Sudah seharusnya sebagai seorang pemimpin, Megawati membela anak buahnya. “Tapi beginilah kalau partai feodal. Pimpinannya tidak bisa digugat. Ini partai katanya demokratis, tapi sebenarnya tidak demokratis,” ucap Petrus.
Sebagai warga negara yang taat hukum, lanjut Petrus, Megawati seharusnya juga menghormati panggilan KPK untuk memberi keterangan. Siapa tahu keterangan Megawati membantu KPK untuk mengungkap kasus itu seutuhnya. “Sikap Ibu Mega yang tidak mau hadir ini bisa kita anggap mempersulit tugas KPK. KPK selama ini mengalami kesulitan menemukan penyuap dan penerima traveller cheque (TC),” cetus Petrus.
dtc/try