SOLOPOS.COM - Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Henriette Hutabarat Lebang (kiri) dan Kepala Biro Humas PGI Jeirry Sumampow (tengah) memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (18/7). Dalam keterangannya mereka menyesalkan aksi kekerasan oleh Gereja Injil di Indonesia (GIDI) pada umat Islam yang sedang beribadah salat Ied di Karubaga, Tolikara, Papua pada Jumat (17/7/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Masjid di Papua dibakar dan Komnas HAM didesak turun tangan.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum berniat membentuk tim menyelidiki insiden kekerasan di Tolikara, Papua. Alih-alih mempertimbangkan, Komnas HAM hanya mempercayakan pengusutan kasus tersebut pada pihak Polda Papua.
Pernyataan tersebut menanggapi desakan dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) agar Komnas HAM turun tangan mendalami kasus pembakaran musala (masjid kecil) saat pelaksanaan ibadah salat Idulfitri di Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015) kemarin.
“Kalau kami percaya dengan kepolisian. Sementara ini masalah sudah bisa diselesaikan, namun terlanjur sudah menjadi opini nasional,” kata Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai, kepada Bisnis/JIBI, Sabtu (17/7/2015).
“Kalau kami percaya dengan kepolisian. Sementara ini masalah sudah bisa diselesaikan, namun terlanjur sudah menjadi opini nasional,” kata Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai, kepada Bisnis/JIBI, Sabtu (17/7/2015).
Komnas HAM, lanjut Pigai, percaya polisi dapat melakukan pengusutan secara objektif dan menyeluruh dalam kasus ini. Adapun mengenai permintaan agar Komnas HAM turun tangan, Pigai melihatnya belum diperlukan karena kasus ini cukup ditangani polisi, dalam hal ini Polda Papua.
Kendati demikian, sebagai mitra penegak hukum, Komnas HAM akan terus memantau proses penegakan hukum kasus tersebut. Karena itu, Natalius Pigai berharap baik Polri maupun TNI dapat menindak anggotanya bila terbukti melakukan penembakan terhadap warga yang memicu kericuhan di Karubaga, Tolikara, Papua.
“Informasi ini masih simpang siur, maka PGI meminta kepada Komnas HAM untuk mengirim tim agar menginvestigasi peristiwanya dengan objektif dan transparan,” katanya di Gedung PGI, Lembang, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).
Menurut dia keterlibatan Komnas HAM diperlukan untuk memberikan kepastian terkait musabab terjadinya kericuhan yang menyebabkan pembekaran serta kekerasan. Adapun untuk semua pihak sebaiknya tidak berspekulasi mengenai peristiwa tersebut karena masih perlu dikonfirmasi.
“Tindak kekerasan seperti ini tentu kami kecam karena melukai kutuhan dan tidak mencerminkan sikap kasih sayang yang diajarkan Yesus Kristus,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (GLII) Pdt. Roni Mandang berpendapat serupa. Dia meminta segera dibentuk tim independen menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita imbau, supaya ada lembaga independen,” katanya.
Diberitakan Solopos.com sebelumnya, kericuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, berawal dari penyerangan berupa pembakaran dan pelemparan terhadap musala di lokasi tersebut. Peristiwa terjadi pada pukul 07.00 WIT, Jumat (17/7/2015) saat umat Islam di sana tengah melaksanakan salat Id di lapangan Koramil 1702/JWY.
Selain musala, enam rumah dan sebelas kios menjadi sasaran amukan para pembuat keonaran. Sementara versi lain menyatakan peristiwa berawal ketika beberapa jemaat GIDI mendatangi lokasi untuk berdialog namun tiba-tiba ada letusan senjata api yang memicu amuk warga. Akibatnya, satu orang meninggal dunia sementara 11 lainnya luka-luka.