SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Sambil bernada tertawa menggelitik, politisi PDIP Masinton Pasaribu memberi ketegasan bahwa hingga saat ini yang resmi menjadi calon Presiden RI hanya <a href="http://news.solopos.com/read/20180414/496/910418/masuk-the-muslim-500-jokowi-dinilai-diakui-dunia-islam" target="_blank">Joko Widodo</a> (Jokowi). Sementara itu nama yang lainnya, kata dia, belum menunjukkan kejelasannya.</p><p>“Sampai saat ini, capres yang memenuhi syarat presidential thresold itu baru Jokowi, yang lainnya masih <em>copres</em>,” ujar Masinton diiringi tawa para peserta diskusi polemik bertajuk <em>Politik Copras Capres</em> di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).</p><p>“Katanya mau ganti presiden, presidennya aja enggak ada,” kata Masinton sambil tertawa. “Dari berbagai survei, Pak Jokowi juga selalu berada di atas sebagai capres dengan <a href="http://news.solopos.com/read/20180419/496/911433/cyrus-network-head-to-head-jokowi-64-vs-prabowo-298" target="_blank">elektabilitas</a> tertinggi,” lanjutnya.</p><p>Menurut Riset Media Survey Nasional (Median), Jokowi tercatat menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi sebesar 36,2%. Sementara itu, posisi kedua diduduki oleh Prabowo Subianto dengan skor 20,4%.</p><p>Adapun menurut survei opini publik 2018 terkait elektabilitas sejumlah capres dan cawapres yang dilakukan oleh lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (<span>KedaiKOPI)</span>, Jokowi dibandingkan dengan sejumlah nama masih dominan, yaitu 48,3%.</p><p>Sebaliknya, Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra menuturkan bahwa elektabilitas Jokowi masih terbilang tidak tinggi. “Elektabilitas Jokowi menurut berbagai survei masih di bawah 50%. Fakta membuktikan bahwa incumbent di atas 65% saja masih bisa dikalahkan,” kata Riza mengacu pada contoh momentum yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta di tahun lalu.</p><p>Menurut Riza, kepuasan publik memang cukup baik, tapi tidak memungkinkan Jokowi dipilih kembali pada putaran kedua. Hal itu dilandasi asumsinya bahwa terjadi kesalahan pada pembangunan infrastruktur yang — menurutnya — tidak diiringi nilai tambah produktivitas yang tinggi. Selain itu, dalam pandangannya, reformasi demokrasi yang dilakukan Jokowi tertinggal karena dia menganggap pemerintah bersikeras membentuk capres tunggal.</p><p>Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP <a href="http://news.solopos.com/read/20180420/496/911726/sby-akan-ketemu-pks-ppp-demokrat-cenderung-dukung-jokowi" target="_blank">Partai Demokrat</a>, <span>Roy Suryo Notodiprojo, </span>menimpali pernyataan Masinton dengan pertanyaan yang tidak kalah krusial. “Kenapa tidak juga dideklarasikan cawapresnya sekalian, Pak?” ujar Roy.</p>