SOLOPOS.COM - Ilustrasi putus sekolah. (Freepik.com)
Solopos.com, SOLO — Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) mengklaim menemukan adanya anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kota Solo yang masih luput dari pendataan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo sendiri sudah mendata jumlah APS dan ATS di Kota Solo dan merilisnya pada 6 Juni 2023 lalu. Berdasarkan data Disdik pada Juni 2023 terdapat 251 APS/ATS di Kota Solo.
Disdik Kota Solo kemudian mengklaim sudah menindaklanjuti temuan itu, sehingga pada Februari 2024 jumlahnya turun menjadi 114 APS/ATS. Nanum penyisiran yang dilakukan Disdik itu dinilai belum maksimal.
Pegiat MPPS, Pardoyo, mengatakan pihaknya mengatakan masih banyak temuan APS dan ATS di lapangan dan belum terdata. Dia menyimpulkan kemungkinan masih banyak anak di Kota Solo yang tidak atau putus sekolah.
Pegiat MPPS, Pardoyo, mengatakan pihaknya mengatakan masih banyak temuan APS dan ATS di lapangan dan belum terdata. Dia menyimpulkan kemungkinan masih banyak anak di Kota Solo yang tidak atau putus sekolah.
“Kebetulan saya masuk di tim penyisiran Disdik, tapi tidak dilibatkan keseluruhan. Kami menemukan anak-anak yang tidak masuk di data tapi justru kita temukan di lapangan,” kata dia kepada Solopos.com, belum lama ini.
Dirinya meragukan pernyataan Disdik yang menyebut angka APS dan ATS sudah turun. Maka perlu ada pendataan lebih serius agar APS dan ATS di Kota Solo terpetakan dengan jelas.
Perlu adanya penyisiran secara menyeluruh agar APS dan ATS bisa terpetakan di Kota Solo, sehingga bisa ditangani sampai tuntas. Pihaknya juga meminta agar ATS dan APS ditindaklanjuti secara serius. “Apa gunanya penyisiran kalau tidak untuk ditindaklanjuti,” kata dia.
Sebelumnya Kepala Disdik Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan upaya untuk mengurangi APS dan ATS terus dilakukan. Terbaru Disdik Solo meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter) untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.
“Penanganan ATS/APS kita jalan terus. Dari kemarin kita mendapatkan total 251 sekarang sudah berkurang menjadi 114. Saya mengawasi secara langsung,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) di Hotel Harris, Kamis (1/2/2024).
Pihaknya sudah mendata dan melakukan pendampingan intensif bagi anak yang enggan sekolah. Dian mengatakan sudah ada petugas yang memberikan pendampingan intens dan membujuk anak untuk kembali ke sekolah atau diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Dan ini kalau masih usia sekolah tidak bayar, gratis untuk melanjutkan ke jenjang SD atau SMP. Lalu ini sudah menyebarkan surat permohonan kepada kelurahan bahwa kita punya Satuan Pendidikan Non Formal, jadi kami sudah informasikan,” kata dia.