Ichwan Prasetyo / Mariyana Ricky P. D. / Ichwan Prasetyo | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Pemilik kendaraan bermotor mendaftar sebagai konsumen bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sebuah stan di SPBU Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Jumat (29/7/2022). Stan pendaftaran tersebut dibuka setiap hari selama 10 jam di sejumlah SPBU menjelang pemberlakuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang dimulai pada Agustus 2022. (Antara/Ari Bowo Sucipto)
Solopos.com, SOLO — Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan lain untuk menahan harga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak inflasi di tengah masyarakat—terutama rakyat kecil—yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
”Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, kelompok rentan miskin akan kembali terjerembap ke jurang kemiskinan,” ujar Manajer Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Ervyn Kaffah, melalui siaran pers yang diakses Solopos.com pada Minggu (28/8/2022).
Dia mengatakan ruang fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu menahan harga BBM bersubsidi karena pemerintah telah diuntungkan dengan kenaikan pendapatan yang tumbuh signifikan pada tahun ini. Penjelasan lengkap bisa dibaca di Jalan Baik Selain Menaikkan Harga BBM Bersubsidi.
Dalam beberapa bulan terakhir koalisi-koalisi informal mulai diwacanakan sejumlah partai politik. Koalisi-koalisi informal itu semuanya awal menuju pemilihan presiden pada 2024.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo akan menjadi penentu bangunan pemilihan presiden 2024. Bangunan itu adalah berapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bersaing dan berapa putaran pemilihan presiden pada 2024 diselenggarakan. Uraian lengkap tersaji di Koalisi Menuju Dua Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Kaum muda berusia 17 tahun hingga 30 tahun berpendapat Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sangat penting segera disahkan. RUU PDP sangat penting untuk mencegah kekerasan berbasis gender online.
Pembahasan RUU PDP yang tak jelas kapan selesai dan masih berhenti pada pembahasan ihwal posisi dan bentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi menunjukkan pemerintah dan DPR menganggap keamanan warga di wilayah digital tak begitu penting. Ulasan lengkap bisa dibaca di Kebocoran Data Pribadi dan Keamanan Warga yang Makin Rentan.
Tanaman asli Jepang yang berhasil dibudidayakan di Indonesia, wasabi, menjadi salah satu komoditas berharga mahal yang diekspor Jawa Tengah pada akhir tahun lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas ekspor produk pertanian itu dari Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/12/2021).
Selain wasabi, komoditas lain yang diekspor adalah cabai hijau, mukimame, kopi, kapuk, albasia bare core, gula merah, sarang burung walet, tepung terigu dan tepung porang. Jawa Tengah menjadi andalan ekspor produk pertanian. Ekspor pada akhir tahun lalu itu sebanyak 637,6 ton dengan total nilai ekspor Rp51 miliar. Penjelasan lengkap bisa dibaca di Wasabi Asal Jawa Tengah Diekspor Mahal ke Jepang.
Pembahasan semua topik di atas bisa dibaca hingga tuntas di kanal Espos Plus. Konten-konten premium di kanal Espos Plus menyajikan pembahasan dengan sudut pandang tajam, komprehensif, dan berdata lengkap. Konten premium menyajikan analisis mendalam atas suatu topik. Silakan mendaftar terlebih dulu untuk mengakses konten-konten premium tersebut.