SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan aksi 22 Mei yang diwarnai kericuhan merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi. Bukan tanggung jawab calon presiden (capres) Prabowo Subianto bersama timnya.
“Kesimpulan dari saya, demo-demo yang diwarnai kekerasan bukan lagi tanggug jawab Prabowo bersama timnya, tapi tanggung jawab pribadi pelakunya,” ujar Mahfud MD dalam wawancara iNews TV, Rabu (22/5/2019).
Maka, sambung Mahfud, kalau kemudian ada orang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, atau partai politik terlibat di demonstrasi tersebut. Maka, bukan lagi mempresentasikan organisasinya, melainkan secara pribadi.
“Orang itu harus dianggap bukan lagi sebagai representasi organisasi politik atau kontestan politik, tapi pribadi-pribadi yang melakukan tindakan. Karena ada dua hal orang yang melakukan aksi itu, pertama untuk menyampaikan aspirasi politik, (kedua) tapi kalau dengan kekerasan itu melakukan gangguan,” tuturnya.
“Orang itu harus dianggap bukan lagi sebagai representasi organisasi politik atau kontestan politik, tapi pribadi-pribadi yang melakukan tindakan. Karena ada dua hal orang yang melakukan aksi itu, pertama untuk menyampaikan aspirasi politik, (kedua) tapi kalau dengan kekerasan itu melakukan gangguan,” tuturnya.
Kericuhan mulai muncul pada Selasa (21/5/2019) malam saat massa menolak membubarkan diri. Padahal sebelumnya saat magrib, massa yang berunjuk rasa sempat berbuka puasa bersama petugas TNI/Polri yang berjaga-jaga. Dengan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak, petugas keamanan memberikan toleransi kepada pengunjuk rasa untuk menyelenggarakan salat Magrib, Isya, dan Tarawih bersama. Sekitar pukul 21.00 WIB, massa pengunjuk rasa menuruti imbauan aparat keamanan untuk membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing.
“Korlap pengunjuk rasa kooperatif, suasananya pun kondusif, damai,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri M Iqbal didampingi Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi dan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Asep Saputra, saat menyampaikan kronologi kejadian tersebut.
Petugas TNI/Polri, katanya, sesuai prosedur standar operasional (SOP) dan karena sudah larut malam, menghalau dengan mekanisme yang ada. Massa bisa dihalau hingga Pasar Tanah Abang Blok A, namun mereka melakukan perlawanan di sekitar underpass yang berlokasi di pertemuan Jl KH Wahid Hasyim dan Jl KH Mas Mansyur.
“Bukan hanya lontaran kata-kata, tetapi juga batu, molotov, dan petasan,” ucapnya.
Iqbal menyebutkan ada 58 provokator yang ditangkap dan sedang didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan. Massa tersebut dari luar Jakarta, seperti dari Jawa Barat, Banten, bahkan Jawa Tengah.
Petugas juga menahan satu mobil ambulans berlambang partai politik, yang di dalamnya terdapat tumpukan batu dan berbagai peralatan, bahkan ada amplop berisi uang. “Semua sudah kami sita,” ujarnya.
Di tempat lain di Jl KS Tubun, yang berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi kericuhan di Tanah Abang, sekitar pukul 22.45 WIB juga ada sekelompok massa sekitar 200 orang. Mereka ke kompleks asrama Brimob, lalu melakukan perusakan sejumlah kendaraan secara brutal.
Dari massa anarkis tersebut, katanya, menunjukkan bahwa itu bukan merupakan peristiwa spontan, melainkan telah dirancang untuk melakukan aksi anarkis dan brutal. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan meyakini massa aksi di Bawaslu menjelang tengah malam yang sempat melakukan provokasi pada aparat dan rusuh, berbeda dengan massa yang melakukan aksi sejak siang hari.
“Ini berbeda dari massa yang siang. Ini memang sengaja mau rusuh,” ucap Harry.
Massa di depan Bawaslu sempat dimediasi oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian, namun massa terus bersikap provokatif bahkan menantang petugas. “Tembak Pak, tembak. Semua pasti mati kok,” ujar salah satu massa aksi yang ditenangkan oleh Wakapolres.