SOLOPOS.COM - Mahasiswa memasang spanduk besar di depan DPRD Solo, Selasa (24/9/2019). (Solopos-Nicolous Irawan)
Solopos.com, SOLO — Aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo hingga Selasa (24/9/2019) siang masih berlangsung. Bahkan massa berusaha memasuki gedung DPRD Solo.
Mereka berusaha melewati kawat berduri yang sejak pagi sudah terpasang di Gedung DPRD Solo. Melihat aksi massa tersebut polisi memasang barikade pasukan tiga lapis lengkap dengan mobil water canon.
Nyanyian: masuk masuk masuk sekarang masuk sekarang juga semakin membakar semangat para mahasiswa. Mahasiswa berusaha memasuki kantor DPRD Kota Solo. Mahasiswa memasang spanduk pada papan baliho di depan kantor DPRD Kota Solo.
Nyanyi
Nyanyi
Ribuan mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Soloraya, organisasi kemahasiswaan, dan kelompok-kelompok aktivis pagi hingga siang ini menggelar aksi di depan Gedung DPRD Solo. Mereka mengutuk sikap anggota DPR yang hendak mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial.
“DPR benar-benar tidak mewakili rakyat. Mereka hendak mengesahkan RUU yang tidak pro rakyat,” kata seorang orator dari Pembebasan Solo.
Kepentingan Ekonomi
Orator juga mengkritik klaim pemerintah bahwa revisi UU KPK dilakukan untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar. Hal ini terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengklaim KPK bisa menghambat investasi.
“Moeldoko bahwa KPK menghambat investasi, ini merupakan pernyataan yang tak masuk akal,” kata orator tersebut.
Massa benar-benar mengekspresikan kekesalan terhadap anggota DPR. Dari mobil komando, seorang orator lainnya mengajak massa menyanyikan lagu “Heli” yang diplesetkan untuk mengkritik anggota DPR.
Berbagai Kampus
Massa yang hadir berasal dari UMS, UNS, IAIN Surakarta, Unisri, Univet, dan beberapa organisasi pergerakan mahasiswa seperti HMI, IMM, serta GMNI. Selain itu, massa dari Kamrat juga bergabung dalam aksi ini untuk menolak pengesahan RUU Pertanahan, serta AJI Surakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh Solopos, DPR dalam beberapa pekan terakhir mengebut pembahasan revisi UU KPK, Rancangan KUHP, RUU Pertanahan, RUU minerba, dan RUU PSDN. RUU-RUU tersebut dinilai berpeluang mengekang kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta memicu konflik agraria.
Karena itu, ribuan massa yang terlibat dalam aksi ini membawa poster-poster mengutuk manuver para politikus senayan. Sebagian besar massa merupakan mahasiswa yang sebelumnya belum pernah terlibat aksi turun ke jalan. Namun mereka mengaku kali ini turun ke jalan karena menilai manuver politikus DPR sudah keterlaluan.
