Hendri Tri Widi Asworo / Bisnis / Adib Muttaqin Asfar | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Seorang tentara terlihat di Plaza Duomo setelah dekrit pemerintah untuk melakukan lockdown seluruh Italia, 10 Maret 2020. (Reuterus-Flavio Lo Scalzo)
Solopos.com, JAKARTA -- Desakan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan lockdown DKI Jakarta membutuhkan anggaran yang tidak terlalu besar. Anggaran yang dibutuhkan tersebut sudah dihitung Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) seiring rekomendasi yang disampaikan.
Dewan Guru Besar FKUI menyampaikan karantina atau lockdown DKI Jakarta secara terbatas diperlukan melihat sebaran virus corona yang kian massif. Rekomendasi itu tertuang dalam Surat bertema Himbauan Dewan Guru Besar FKUI bagi Pemerintah Indonesia terkait Penanganan Infeksi COVID-19.
2 Pasien Positif Virus Corona di Jateng Sembuh, dari Solo dan Semarang
Rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi itu memperhitungkan anggaran yang dikeluarkan bila Jakarta lockdown. Dewan Guru Besar FKUI itu memberikan ilustrasi bahwa imbauan menjaga jarak (social distance) dan tetap tinggal di rumah tidak efektif. Pasalnya, pergerakan pasien positif terus meningkat.
Rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi itu memperhitungkan anggaran yang dikeluarkan bila Jakarta lockdown. Dewan Guru Besar FKUI itu memberikan ilustrasi bahwa imbauan menjaga jarak (social distance) dan tetap tinggal di rumah tidak efektif. Pasalnya, pergerakan pasien positif terus meningkat.
Hingga Jumat (27/3/2020) sore, pemerintah mencatat 1.046 orang positif corona, 87 orang meninggal, dan 46 orang sembuh.
Lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, China, terbukti efektif. Lockdown Wuhan mampu menurunkan kasus sebesar 37% lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini.
Sebelum pemberlakuan lockdown, para peneliti memperkirakan Covid-19 akan menginfeksi 40% populasi China atau sekitar 50 juta penduduk. Satu pasien terinfeksi akan menularkan virus ke dua orang atau lebih.
Namun, pada pekan pertama lockdown, angka ini turun menjadi 1,05. Hingga pada 16 Maret 2020, WHO mencatat 81.000 kasus di China.
Simulasi model oleh Lai Shengjie dan Andrew Tatem dari University of Southampton, Inggris, menunjukkan pengaruh sistem deteksi dini dan isolasi. Jika diberlakukan sepekan lebih awal, lockdown dapat mencegah 67 persen kasus. Sedangkan jika diimplentasikan 3 pekan lebih awal, dapat memotong 95 persen dari jumlah total terinfeksi.
Update! 1.046 Positif Corona di Indonesia, Ada Tambahan 3 di Jateng
Studi Wells et al menunjukkan pada 3,5 pekan pertama penutupan wilayah dapat mengurangi 81,3 persen kasus infeksi ekspor. Penurunan ini sangat berguna untuk daerah yang masih belum atau minimal terjangkit untuk melakukan koordinasi sistem kesehatan.
"Opsi lockdown lokal/ parsial perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia. Melihat upaya social distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat, masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik. Sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas," bunyi rekomendasi itu.
Ganjar Pranowo Bantah Kota Tegal Lockdown, Orang Masih di Jalan
Namun, yang perlu diperhatikan untuk memutuskan lockdown Jakarta adalah anggaran untuk menghidupi warga. Apalagi ada banyak pekerja yang mendapatkan upah harian. Negara perlu menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama minimal dua pekan karena perekonomian akan lumpuh total.
Apabila Jakarta melakukan local lockdown dengan total penduduk 9,6 juta, berikut hitungan anggaran yang harus disiapkan negara:
"Total penerimaan pajak Indonesia per November 2019 sebesar Rp1.312,4 triliun. Dengan penghitungan demikian, maka rasanya mungkin apabila melakukan local lockdown demi mencegah penularan Covid-19 lebih lanjut," tulis rekomendasi tersebut.
Adapun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan pada tahun ini mencapai Rp87,95 triliun. Karena itu, APBD DKI Jakarta cukup untuk membiayai kebutuhan warga selama lockdown.
Ribuan Perantau Wonogiri-Jepara Mudik, Ganjar Khawatir Ada Pembawa Corona
"Pengembalian sebagian uang pajak dari rakyat untuk rakyat dengan adanya kejadian pandemi seperti ini merupakan tindakan yang wajar. Semoga hal ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan sedikit keringanan biaya hidup dasar 14 hari bagi masyarakat Indonesia."
Dekan FK UI Ari Fahrial Syam membenarkan mengenai adanya rekomendasi tersebut. "[sebenarnya] Ini masih draf dan prosedur DGB [Dewan Guru Besar] FK [Fakultas Kedokteran] bersurat ke dekan FK dan selanjutnya diteruskan ke Rektor. Tapi, terlanjur viral," ujarnya kepada Bisnis, Jumat.