SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menjenguk Presiden ketiga RI BJ Habibie di RSPAD, Jakarta, Selasa (10/9/2019). (Antara - Galih Pradipta)
Solopos.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kelemahan sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta untuk penganggaran seharusnya segera dikoreksi dan bukan diviralkan. Hal ini menyusul terungkapnya anggaran siluman pengadaan lem Aibon senilai Rp82,8 miliar.
"Kami mengetahui [kelemahan sistem e-budgeting] ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan [diviralkan]. Insya Allah nanti segera beres," kata Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem E-Budgeting lebih pintar dari sistem warisan pemimpin sebelumnya.
Salah satu contoh kemampuan dari sistem terbaru itu adalah mampu mengecek detail anggaran hingga komponen yang tidak perlu dicek secara manual oleh manusia. Sistem yang nantinya digunakan pada Januari 2020 itu diharapkan dapat membuktikan pembuatan anggaran di DKI Jakarta memiliki proses yang transparan.
"Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua itu," kata Anies.
Meme Al-Aibon: 82.8, Akun Ade Armando Diserbu Netizen
Sistem yang sudah di-upgrade itu menurut Anies Baswedan, akan berbeda dari sistem saat ini digunakan dalam perancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019. Sistem warisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu dituding Anies memiliki banyak celah penyelewengan.
"Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah [akibat] kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta itu menyalahkan sistem warisan yang digunakan dalam perencanaan anggaran karena menilai sistemnya tidak pintar alias tidak smart.
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Dipolisikan Fahira karena Meme Joker, Ade Armando: yang Dilakukan Anies Jahat!
Sistem E-Budgeting itu diawali oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur No 145/2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.