SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SOLO — Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Soloraya menggelar acara untuk menyosialisasikan produk dan mengedukasi masyarakat. Langkah itu dinilai efektif menarik minat masyarakat untuk menyimpan dan menggunakan produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Acara Funbike Perbarindo DPK Soloraya dengan tema “Gowess..!! Bersama BPR…” di Taman Balekambang, Minggu (25/5/2014), adalah salah satu acara yang diharapkan mampu mendekatkan warga Soloraya dengan BPR itu. Sebanyak 450-500 orang berpartisipasi pada acara. Acara itu sekaligus digelar untuk menggalakkan gerakan Ayo ke Bank BPR.
Ketua Perbarindo Soloraya, Pangarso Yoga Mutodo, mengatakan kegiatan serempak di Jawa Tengah (Jateng). Yoga menjelaskan kegiatan tersebut kali pertama dilaksanakan secara serempak. “Sosialisasi kepada masyarakat lebih mengarahkan pada arti BPR, edukasi produk, dan lain-lain,” kata Yoga seusai memberangkatkan peserta sepeda santai di Taman Balekambang, Minggu.
Dia menjelaskan Perbarindo memprioritaskan kualitas BPR ketimbang sekadar pertumbuhan. Salah satu cara yang diambil adalah regulasi lebih ketat, setiap BPR paham risiko dan berupaya meningkatkan kualitas agar lebih baik, dan lain-lain.
Termasuk sertifikasi direktur BPR. Yoga mengklaim hampir seluruh direktur BPR di Soloraya sudah memiliki sertifikasi. “Belum ada tambahan BPR satu tahun terakhir. Pertumbuhan BPR harus diiringi regulasi yang lebih ketat. Sehingga kualitas BPR lebih baik,” ujar dia.
Sementara itu Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Agus Marsono, menyampaikan kewajiban sertifikasi bagi direktur BPR. Menurut dia sertifikasi adalah kompetensi standar yang harus dimiliki direktur BPR. Salah satu poin kompetensi yang harus dikuasai adalah pengetahuan tentang perbankan. Hal itu mutlak dibutuhkan untuk mengurangi kesalahan. Seperti beberapa BPR yang terpaksa ditutup karena kesalahan sistem dan penyelenggaraan perbankan.
“Harapan kami BPR ini enggak ada yang dalam pengawasan khusus (DPK). Selain itu BPR manapun apabila menerapkan prinsip kehati-hatian dan sehat akan lebih bisa menjadi mitra masyarakat,” tutur Agus saat ditemui wartawan seusai acara.
Di sisi lain Agus belum banyak berkomentar tentang kebijakan modal minimum untuk BPR. Menurut dia kebijakan itu masih harus dikaji. Selain itu kebijakan bersifat nasional. Kebijakan muncul untuk menguatkan dan menyehatkan BPR. “Modal minimum itu masih dikaji. Hal itu karena kebutuhan setiap bank di setiap wilayah berbeda-beda,” ulas dia.