SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan partainya ingin bergabung dalam koalisi Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tanpa memberikan syarat apa pun. Hal ini berlawanan dengan pernyataan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya.
Menurut Bara, PAN menghormati Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dan mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia.
“Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan, karena kami menghormati Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Mereka mendapatkan mandat dari rakyat yang menilai lebih baik memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Dia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Karena itu presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan menempatkan orang di posisi kursi menteri sebagai pembantu presiden.
Karena itu, menurut dia, hak presiden terpilih apabila menginginkan agar partai politik lain gabung dalam pemerintahan agar lebih kuat dan tidak masalah ketika menilai tidak butuh adanya penambahan partai dalam koalisi.
“Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut, dan kami tidak mengajukan syarat apa-apa. Ide power sharing 55-45% itu bertentangan dengan sistem presidensial,” ujarnya lagi.
Menurut dia, ide power sharing 55-45% suara itu atas nama kelompok, padahal koalisi BPN Prabowo-Sandi sudah dibubarkan. Bara mengatakan PAN benar-benar ingin bergabung untuk membantu Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, membantu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia serta melaksanakan janji kampanye.
Sebelumnya, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain,” kata Amien Rais di acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta’ di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
“Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” kata Amien.