SOLOPOS.COM - Ilustrasi Jalur Puncak Bogor (Dok/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, BOGOR — Ketua PHRI Kabupaten Bogor Agus Chandra memaparkan kontribusi PNS dan aparatur negara dari sejumlah daerah khususnya Jakarta cukup besar bagi perhotelan Bogor.
Menurutnya, perhotelan di kawasan Puncak Bogor menjadi primadona incaran wisatawan yang ingin menggelar meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
“Kami catat hampir 40% kontribusi PNS atau petugas pemerintah daerah lainnya yang menggunakan jasa hotel di Kabupaten Bogor. Kalau pelarangan dilakukan, kami tidak tahu seperti apa dampak yang akan terjadi,” ujarnya pada Bisnis.
Seperti diketahui, Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara melarang aparatur negara menggelar rapat di hotel sebagai upaya menghemat anggaran. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi presiden guna menguatkan beleid tersebut agar berlaku bagi seluruh instansi pemerintah.
Menurut Agus, ancaman gulung tikar industri perhotelan bisa saja terjadi, lantaran saat ini okupansi hotel di Kabupaten Bogor berada di titik jenuh. Saat ini, katanya, tingkat hunian hotel berada di kisaran 50% atau jauh dari harapan seluruh pelaku industri perhotelan.
Dia mengatakan siap untuk turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan ihwal pelarangan tersebut. Pihaknya tengah berkomunikasi dengan sejumlah asosiasi terkait di seluruh Jawa Barat.
“Kami akan sampaikan keluhan ini pada PHRI pusat agar ditindak lanjuti ke kementerian terkait. Pelarangan ini tidak boleh dibiarkan jika tidak mau pelaku industri hotel merugi,” paparnya.
Agus menambahkan, industri perhotelan akan memikul beban berat pada tahun depan seiring adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota dan harga BBM.
Kedua penaikan itu, paparnya, secara otomatis akan memaksa industri perhotelan menaikan harga kamar hotel yang tidak sejalan dengan kondisi tingkat hunian saat ini.