SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Pengelola SMA/SMK swasta di Solo mempertanyakan kebijakan penambahan kelas di sekolah negeri.
Solopos.com, SOLO—Ketua Badan Koordinasi Sekolah (BKS) Swasta Kota Solo, Literzet Sobri, mengatakan sudah berkoordinasi dengan sesama SMA swasta di Solo. PPDB online SMA yang mulai tahun ini dikelola Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan pengelola SMA swasta.
“Kami merasa terlalu ditinggalkan. Tidak ada jawilan atau semacamnya sebelum sistem diluncurkan. Kami ingin memberikan pesan khusus kepada Disdikbud Jateng, tetapi tentu saja dengan saluran resmi,” ujar dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (21/6/2017).
Menurutnya, SMA swasta seharusnya dilibatkan. Pelibatan tak berarti wajib ikut dalam sistem. Setidaknya SMA swasta mendapat opsi untuk ikut atau tidak dalam PPDB online. “Paling tidak kami jadi tahu sekolah mana yang ikut online dan yang tidak ikut online. Kalau ikut, syaratnya apa saja? Pelibatan itu menurut kami penting,” ucap lelaki yang akrab disapa Pak Zet itu.
Dalam Permendikbud No. 17/2017 disebutkan SMA negeri mendapat kesempatan membuka 36 kelas. Regulasi sebelumnya hanya mengatur maksimal 27 kelas. Masing-masing tingkat bisa 12 kelas. Kebijakan bagi SMK lebih fantastis karena diperkenankan membuka 72 kelas.
“Kalau seperti itu sekolah swasta mau diapakan? Kami mengusulkan ketentuan jumlah kelas dikembalikan ke posisi semua. Kita ini kan sama-sama mendidik anak bangsa,” ujar dia. Untuk memenuhi kuota siswa, masing-masing SMK bergerak sendiri. Pada tahun lalu mereka bisa bergabung dalam PPDB online sehingga siswa tak hanya memilih dua SMA negeri, tetapi juga bisa memilih opsi dua SMA/SMK swasta.
“Kabar terakhir, ada yang sudah dapat murid, ada yang kuota sudah penuh, dan ada yang perekrutannya tersendat. Itu variatif,” tuturnya.