Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri (kanan) menerima tanda mata dari Pemimpin Redaksi SOLOPOS Adhitya Noviardi saat berkunjung ke kantor redaksi kelompok media SOLOPOS di Griya Solopos, Jumat (3/8/2012). (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri (kanan) menerima tanda mata dari Pemimpin Redaksi SOLOPOS Adhitya Noviardi saat berkunjung ke kantor redaksi kelompok media SOLOPOS di Griya Solopos, Jumat (3/8/2012). (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
Hal ini ditegaskan Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri saat berkunjung ke kantor redaksi Grup SOLOPOS di Griya Solopos, Jl Adisucipto 190, Solo, Jumat (3/8/2012) siang. Dirinya mencontohkan program bedah rumah dan bedah kampung untuk memperbaiki kondisi rumah atau perkampungan yang tidak layak huni. Dari jumlah rumah yang tidak layak huni yang mencapai ratusan ribu buah, kata dia, Kemensos hanya bisa menyediakan anggaran rehabilitasi untuk 15.000 rumah saja. Sisanya bisa ditanggung bersama oleh sektor usaha swasta serta masyarakat.
Mensos pun memuji peran SOLOPOS yang telah memelopori pendirian lembaga sosial Yayasan Solopeduli yang kini sudah memiliki berbagai layanan seperti Rumah Bersalin Gratis yang sore ini juga diresmikan penggunaannya serta banyak program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya. “Peran seperti inilah yang selalu kami harapkan karena pemeliharaan fakir miskin seperti ditetapkan dalam konstitusi kita harus dilakukan oleh negara, namun negara itu juga punya arti luas yaitu mencakup semua unsur seperti dunia usaha dan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, menanggapi meruyaknya kasus korupsi di banyak lembaga negara, menteri kelahiran Solo 57 tahun silam itu menyerukan jajarannya untuk memberantas korupsi mulai dari hal yang paling kecil. “Dimulai dari program yang transparan sehingga memudahkan pemantauan,” tandas Mensos. Menteri dari Partai Keadilan Sosial (PKS) itu menyatakan sudah mempraktikkan perilaku antikorupsi di jajarannya. “Kami mendeklarasikan zona antikorupsi di Kemensos. Selain itu kami ada program Wilayah Bebas dari Korupsi,” tandasnya.
Salah satu hal teknis yang dilakukannya di Kemensos adalah mengawal setiap program bantuan agar betul-betul sampai ke masyarakat. “Dan bukan sekadar sampai kepada yang dibantu tapi betul-betul membuat orang tersebut berhasil. Semua proyek dibuat transparan dan diawasi secara ketat. Dengan demikian peluang untuk korupsi menjadi tidak ada,” ujarnya.
