SOLOPOS.COM - PM Abdallah Hamdok. (suara.com)
Solopos.com, KHARTOUM — Militer Sudan diduga melakukan kudeta. Pejabat senior pemerintahan Sudan ditangkap dan dibawa ke tempat rahasia yang tak diketahui. Salah satu yang ditangkap adalah Perdana Menteri Abdallah Hamdok.
Seperti dilansir Liputan6 dari BBC, Senin (25/10/2021), keberadaan PM Hamdok tidak diketahui usai menjadi tahanan rumah. Melalui Facebook, kubu PM Hamdok berkata militer membawa Hamdok setelah menolak mendukung kudeta di Sudan.
PM Hamdok sempat berpesan bagi rakyat supaya melindungi revolusi. Tetapi, kini militer dilaporkan mulai membredel akses informasi.
Baca Juga: Eks Intel Arab Saudi Sebut Pangeran MBS Ingin Racuni Raja Abdullah
Baca Juga: Eks Intel Arab Saudi Sebut Pangeran MBS Ingin Racuni Raja Abdullah
Kondisi Sudan memang belum stabil setelah diperintah oleh diktator Omar A-Bashir yang berkuasa pada 1993-2019. Militer Sudan yang tak bisa membendung nafsu berkuasanya juga telah menangkapi orang-orang di bidang informasi.
Melalui Facebook, kementerian informasi menyebut militer telah menerobos kantor-kantor radio dan televisi di Omdurman yang lokasinya tak jauh dari ibu kota Khartoum.
Baca Juga: Mirip Pablo Escobar, Raja Narkoba Paling Dicari di Kolombia Tertangkap
Uni Eropa pada Senin mengecam penangkapan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok beserta anggota kabinet lainnya dan mendesak agar mereka segera dibebaskan setelah panglima militer membubarkan pemerintahan transisi.
“Kami mendesak pasukan keamanan untuk segera melepaskan orang-orang yang ditangkap secara tidak sah,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui pernyataan.
Hamdok ditangkap dan dibawa ke tempat rahasia usai menolak mengeluarkan pernyataan yang mendukung pengambilalihan kekuasaan, menurut Kementerian Informasi, yang tampaknya masih di bawah kendali pendukung Hamdok.
Baca Juga: Taliban Disebut Penggal Atlet Voli Perempuan, Keluarga Membantah
Sudan berada di tengah-tengah krisis ekonomi yang mendalam, yang ditandai dengan rekor tinggi inflasi dan kelangkaan bahan pokok, kendati mulai menunjukkan tanda-tanda mereda di tengah aliran bantuan internasional.
Negara-negara Barat telah memperingatkan bahwa setiap pengambilalihan kekuasaan oleh militer akan membahayakan bantuan.
Borrell mengatakan hak unjuk rasa damai harus dihormati dan kekerasan serta pertumpahan darah harus dihindari dengan cara apa pun.
“Aksi militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi dan tuntutan sah rakyat Sudan atas perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi,” katanya.