SOLOPOS.COM - Epidemiolog University Griffith, Dicky Budiman. (Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA – Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, dikenal sebagai pengkritik pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi Covid-19.
Kali ini Dicky Budiman mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah kekhawatiran peningkatan kasus Covid-19 global.
Saat ini beberapa negara masih menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 seperti China, Jepang, Brazil, Amerika, dan Korea Selatan.
Selain itu, Dicky juga menyinggung soal masa Natal dan Tahun Baru yang dinilainya cukup rawan lantaran mobilitas masyarakat sedang tinggi-tingginya.
Selain itu, Dicky juga menyinggung soal masa Natal dan Tahun Baru yang dinilainya cukup rawan lantaran mobilitas masyarakat sedang tinggi-tingginya.
“Kita tahu erat kaitan antara peningkatan aktivitas dan mobilitas, keramaian dengan potensi terjadinya transmisi Covid-19, di mana sekarang yang beredar adalah subvarian-subvarian yang efektif menginfeksi dan bisa menginfeksi ulang bisa menembus barikade proteksi,” kata Dicky saat dihubungi, Jumat (30/12/2022).
Sehingga menurutnya, keputusan pencabutan PPKM tersebut belum tepat sekarang ini.
“Namun kalau saya melihat kalau bicara data kesehatannya belum terlalu menguatkan belum membangun konfiden karena data itu sendiri di tengah keterbatasan. Dan juga sekali lagi harus memilih menyarankan kehati-hatian, aspek kewaspadaan. Lebih baik setelah Nataru toh [PPKM kemarin] berlaku sampai 9 Januari 2023,” katanya.
Seperti diberitakan, Presiden resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada hari ini, Jumat (30/12/2022).
“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan selama 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka yang ada, maka pada hari ini Pemerintah memutuskan mencabut PPKM,” kata Jokowi melalui konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).
Sebelumnya, Jokowi telah memberi sinyal akan menghentikan kebijakan PPKM menyusul penurunan kasus Covid-19.
Mengingat, PPKM berlevel di Indonesia saat ini masih berlaku mulai 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
Untuk diketahui, PPKM telah berjalan selama 23 bulan 19 hari setelah pertama kali diterapkan pada 11–25 Januari 2021 di tujuh 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Epidemiolog Kritik Langkah Jokowi Cabut Kebijakan PPKM”