SOLOPOS.COM - Militer Thailand sedang berjaga di Army Club tempat pemimpin militer Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok 22 Mei 2014 (JIBI/Reuters)
0Solopos.com, WASHINGTON– Kudeta militer Thailand pada Kamis (22/5/2014) mengundang kecaman internasional, salah satunya adalah negara adikuasa Amerika Serikat.
Panglima militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, mengambil alih pemerintahan dua hari setelah dia mengumumkan darurat militer. Dia mengatakan tentara militer harus memulihkan ketertiban dan mendorong keamanan melalui reformasi setelah lebih dari enam bulan terjadi pergejolakan.
Prayuth juga melarang perkumpulan yang dihadiri lima orang atau lebih serta memerintahkan pemimpin partai yang berseteru untuk melapor kepada pihak militer.
Negara-negara Eropa dan Asia seperti Jerman, Perancis, Jepang, Singapura dan Inggris menyatakan keprihatinan atas kudeta yang dilakukan militer Thailand. Menteri luar negeri Jepang menyebut hal itu sangat disesalkan. Sedangkan pemerintah Singapura mendesak semua pihak untuk menghindari kekerasan dan menegakkan ketertiban di negeri gajah putih itu.
Hal senada diungkapkan Amerika Serikat. “Tidak ada pembenaran untuk kudeta militer ini,” kata Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters, Jumat (23/4/2014).
Menurutnya, tindakan tersebut akan memiliki implikasi negatif bagi hubungan AS- Thailand, terutama untuk hubungan dengan militer Thailand. “Kami akan meninjau kembali bantuan dan keterlibatan dari militer kita untuk Thailand, sesuai dengan hukum AS,” tambahnya.
Kerry prihatin dengan laporan bahwa para pemimpin politik senior telah ditahan. Dia juga mendesak untuk segera melakukan pemulihan pemerintah sipil dan mencabut semua hal pembatasan terhadap media.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan ia sangat prihatin dan meminta untuk mengembalikan konstitusi, sipil, pemerintahan demokratis dengan sebuah dialog inklusif. “Hal tersebut akan membuka jalan untuk perdamaian dan kemakmuran jangka panjang,” ujarnya.
Menurut hukum AS, tidak ada bantuan dari pemerintah AS yang mengalir untuk negara manapun yang kepala pemerintahaannya digulingkan oleh keputusan kudeta militer.