News
Rabu, 5 Februari 2014 - 02:34 WIB

KRISIS POLITIK THAILAND : Oposisi Thailand Gugat Pemilu di Pengadilan

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi kaum oposisi di Thailand (Dok/JIBI/Reuters)

Solopos.com, BANGKOK — Partai oposisi Thailand, Demokrat, bakal mengajukan gugatan terkait pemilu di Negeri Gajah Putih itu ke pengadilan setempat. Sementara Komisi Pemilu Thailand tengah menyelidiki kemungkinan penyimpangan saat penyelenggaraan kampanye.

Gugatan tersebut seperti dilansir Reuters, Selasa (4/2/204) dilayangkan, Selasa waktu setempat. Partai Demokrat yang telah memboikot pemilu Thailand bakal mengajukan dua gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) negeri itu. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Partai Demokrat, Chavanond Intarakomalyasut.

Advertisement

“Yang pertama tentang pemilu langsung. Kami berpendapat bahwa pemilu melanggar konstitusi, khususnya Pasal 68 yang melarang orang merusak monarki konstitusi dan berusaha untuk merebut kekuasaan melalui cara-cara konstitusional. ”

” Dalam petisi terpisah, kami akan mengajukan pembubaran Partai Puea Thai [pendukung Yingluck] karena mengumumkan keadaan darurat yang berarti pemilu tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan normal,” tambahnya.

Pengunjuk rasa antipemerintah yang telah menggelar aksi di jalanan sejak November 2013 lalu itu menyatakan Yingluck harus mengundurkan diri karena dianggap telah dimanfaatkan oleh saudaranya, yakni mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Para pengunjuk rasa menuduh Yingluck menjadi boneka Thaksin.

Advertisement

Pada bulan lalu, Yingluck memberlakukan keadaan darurat untuk mencoba mengendalikan protes. Hal itu memungkinkan badan-badan keamanan memberlakukan jam malam, menyatakan area-area terbatas, dan menahan tersangka tanpa tuduhan. Meski demikian tampaknya langkah-langkah tersebut belum diberlakukan.

Sementara Pemilu yang digelar Minggu (2/2/2014) secara umum berlangsung damai. Komisi Pemilihan Thailand mengatakan tengah menyelidiki tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah selama pemilu. Selain itu, Rabu (5/2/2014), akan digelar pertemuan untuk membahas masalah seputar pemilu, termasuk kegagalan pendaftaran calon di 28 daerah pemilihan setelah pengunjuk rasa memblokade pusat pendaftaran pada  Desember lalu.

Di sisi lain, para pengunjuk rasa antipemerintah, Senin (3/2/2014) menutup 2 kamp mereka dan berjalan menuju kelompok ke-3 di tengah Lumpini Park. Dan jumlah mereka pada Selasa tampaknya turun signifikan. Kelompok-kelompok kecil berkerumun di rerumputan setelah menghabiskan malam di tenda-tenda.

Advertisement

Para demonstran sempat memblokade tempat pemungutan suara di seperlima daerah pemilihan, Minggu lalu. Pemilu hampir pasti mengembalikan Yingluck pada kekuasaannya. Tapi saat ini tidak ada indikasi kapan penghitungan surat suara yang sempat terganggu akan dilanjutkan atau kapan Komisi Pemilihan Thailand akan mengumumkan hasilnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif