SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Presiden Mesir, Mohamed Mursi akhirnya membatalkan dekrit yang dikeluarkan 22 Nobvember 2012, yang melimpahkan kewenangan luar biasa kepadanya untuk menjalankan pemerintahan di tengah situasi krisis.
Pembatalan dekrit kontroversial yang telah memicu protes krisis baru di Mesir itu besar-besaran itu diumumkan dalam sebuah konferensi pers di Kairo, Sabtu (8/12/2012) waktu setempat. Namun keputusan penyelenggaraan referendum untuk memutuskan diterima atau tidaknya rancangan konstitusi baru akan tetap diteruskan sesuai agenda, pada 15 Deember 2012.
“Dekrit konstitusi dianulir sejak saat ini,” kata Selim al-Awa, seorang politisi kubu Islam yang bertindak selaku juru bicara setelah pertemuan antara Presiden Morsi dengan sejumlah tokoh politik dan masyarakat Mesir, Sabtu.
Referendum kontitusi baru tetap dilangsungkan karena presiden tidak memiliki kewenangan legal untuk menundanya.
Pertemuan antara tokoh Mesir dan presiden kitu diboikot kubu oposisi utama yang telah meminta pendukungnya meningkatkan aksi protes. Mereka menuntut baik dekrit maupun referendum dihentikan.
Kompromi besar yang dilakukan Mursi tersebut belum bisa dipastikan apakah akan meredakan ketegangan situasi di jalan-jalan Kairo.
Dekrit yang dikeluarkan Mursi bulan lalu telah memicu protes besar-besaran di seluruh Mesir. Bahkan bentrokan antara para pendukung dan penentang Mursi telah mengakibatkan jatuhnya korban tewas di Ibu Kota.
Meski dekrit dibatalkan, sejumlah keputusan yang diambil bersamaan dengan terbitnya dekrit seperti pencopotan Jaksa Agung, tetap tidak berubah. Sedangkan jadwal untuk sidang ulang sejumlah terdakwa dalam kasus pembunuhan peserta protes di lapangan Tahrir akan tetap digelar.
Kubu presiden menuding isi lembaga peradilan adalah orang-orang dekat dan antek mantan presiden terguling, Hosni Mubarak.
Militer Mesir sebelumnya menyerukan agar konflik antarkelompok segera dijembatani dengan dialog. Mesir dikhawatirkan kembali terjeru dalam perang saudara akibat krisis jilid II ini.
“Langkah lain (selain dialog) akan memaksa kita masuk terowongan kelam dengan konsekuensi gawat, sesuatu yang tidak akan kami biarkan,” demikian sikap militer.
Sementara baik dekrit maupun rancangan konstitusi baru Mesir dipandang kubu oposisi sebagai upaya untuk menggenggam kekuasaan di tangan kubu Islamis.
(Niken Ari Purwanti/JIBI/SOLOPOS/Dtc)
