SOLOPOS.COM - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)
Solopos.com, JAKARTA — Indonesia meminta militer Mesir menghargai hak warga negaranya berunjuk rasa secara damai. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB diminta segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam krisis politik Mesir demi menghentikan jatuhnya korban.
Permintaan itu dikemukakan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2013). SBY, menurut anggota Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, secara aktif berkomunikasi dengan pemimpin negara lain untuk membicarakan situasi Mesir.
Dalam komunikasi dengan kepala negara lain yang dianggap memiliki peran langsung dalam situasi di Mesir, seperti negara-negara Liga Arab dan Amerika Serikat, SBY berharap proses internal di Mesir bisa berjalan dengan baik demi menciptakan stabilitas politik yang mantap. Para pemimpin Mesir, kata Teuku Faizasyah, diharapkan bisa mengutamakan kepentingan lebih besar demi keberkelanjutan negara mereka.
Penegasan itu, selanjutnya dikemukakan langsung oleh SBY di hadapan pers. Diingatkan Presiden SBY penggunaan kekuatan militer terhadap aksi unjuk rasa damai (peaceful demonstration) bertentangan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. “Militer mesti menghormati demokrasi. Penggunaan kekuatan militer dan senjata terhadap pengunjuk rasa yang disebut peaceful demonstration tidak bisa diterima,” tegas SBY.
Indonesia, lanjut Kepala Negara, mengharapkan pemimpin pihak yang bertikai di Mesir untuk menahan diri dari konflik dan memulai proses mencari kompromi. “Indonesia masih berharap kepada para pemimpin, baik di pihak pemerintah [Mesir], kaum militer, maupun Ikhwanul Muslimin sebisa-bisanya mencegah situasi tidak lebih memburuk,” katanya.
Indonesia, lanjutnya, memiliki pengalaman berada di dalam situasi perubahan politik seperti yang saat ini dialami Mesir. Indonesia bisa melalui situasi itu melalui kolaborasi, sinergi, dan rasa kebersamaan antara pemimpin sipil dan militer. “Situasi [1998] itu tidak lebih buruk lagi karena militer Indonesia mendukung reformasi dan demokratisasi. Sementara, pemimpin politik Indonesia tidak meninggalkan militer,” kata SBY.