SOLOPOS.COM - Helikopter Apache buatan Amerika Serikat melintas di atas Lapangan Tahrir untuk memantau pergerakan demonstran di Kairo, (26/7/2013). Keesokan subuhnya, militer Mesir membantai demonstran pro Morsi sehingga seratusan warga Meesir tewas. (JIBI/Solopos/Reuters/Mohamed Abd El Ghany)
Helikopter Apache buatan Amerika Serikat (AS) melintas di atas Lapangan Tahrir untuk memantau pergerakan demonstran di Kairo, (26/7/2013). Keesokan subuhnya, militer Mesir membantai demonstran pro Morsi sehingga seratusan warga Mesir tewas. (JIBI/Solopos/Reuters/Mohamed Abd El Ghany)
Solopos.com, Washington — Amerika Serikat (AS) memutuskan tidak menyebut penggulingan Presiden Mesir Mohamed Muorsi sebagai kudeta. Dengan demikian AS tetap akan mencaitkan bantuan militer senilai US$1,5 miliar.
“Undang-undang tidak mengharuskan kami untuk menyatakan proses itu sebuah kudeta atau bukan dan hal itu bukanlah kepentingan nasional kami,” kata seorang pejabat pemerintah senior AS kepada AFP sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, Jumat (26/7/2013) waktu setempat.
Pernyataan itu menjadi pertanda lebih jelas bahwa Washington tidak akan memotong bantuan kepada Kairo. “Kami akan bekerja sama dengan Kongres guna menentukan bagaimana cara terbaik untuk tetap membantu Mesir dalam sebuah perilaku yang akan mendorong pemerintah sementara Mesir untuk segera melakukan transisi ke arah yang stabil, demokratis, inklusif dan terciptanya sebuah pemerintahan sipil yang menghormati hak rakyatnya,” kata pejabat itu.
Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa setelah penggulingan Morsi pada 3 Juli, dia telah meminta peninjauan atas dampak hukum proses tersebut terhadap bantuan AS kepada Mesir, karena secara undang undang AS dilarang memberikan bantuan kepada negara yang pemimpinnya dikudeta, kecuali dalam kondisi krisis kemanusiaan. Bantuan militer tahunan AS terhadap Mesir yang tercatat berjumlah US$1,3 miliar —belum termasuk paket bantuan ekonomi— menutupi sekitar 80% anggaran belanja perlengkapan militer Mesir setiap tahunnya.
Tetapi pada awal pekan ini, Washington menunda pengiriman empat unit jet tempur F-16 yang sedianya tiba dalam beberapa pekan, seekaligus mengirim sinyal bahwa negara adidaya itu menginginkan pemerintah interim segera mengembalikan negara itu ke sebuah rezim demokrasi. Tetapi pejabat AS yang tidak disebutkan namanya itu menegaskan bahwa AS yakin bahwa bantuan berkelanjutan terhadap Mesir —yang sejalan dengan undang undang— merupakan hal yang penting guna mencapai tujuan terciptanya pemerintahan demokratis di negara itu dan sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS.
“Mesir merupakan pilar perdamaian dan keamanan regional, sementara AS memiliki kepentingan keamanan nasional dalam proses transisi demokratis yang stabil di Mesir,” tegasnya.
Sebelumnya ada kekhawatiran bahwa Mesir —yang merupakan mitra kunci AS di kawasan Timur Tengah— akan memasuki masa instabilitas seiring meletusnya bentrokan antara pendukung dan penentang Morsi di wilayah Shubra di Kairo, Jumat. Bentrokan dengan ratusan korban jiwa itu terjadi setelah pengadilan Mesir memutuskan bahwa presiden terguling harus ditahan atas tuduhan bersekutu dengan milisi Hamas di Palestina dalam serangan yang menewaskan polisi serta tuduhan telah melarikan diri pada Revolusi 2011 lalu saat penggulingan Hosni Mubarak.
Situasi Mesir pascakudeta memberangus demokrasi di negeri itu yang ditandai dengan pengekangan kebebasan pers. Sikap AS ini bertolak belakang dengan isyarat sebelumnya yang seolah-olah mendukung sikap Jerman, Inggris dan Uni Eropa. Inggris bersikap lebih tegas dengan menghentikan pasok peranti militer ke Negeri Piramida yang tengah bergolak itu.
