SOLOPOS.COM - Presiden Barack Obama memberikan pernyataan di Rose Garden, Gedung Putih, Washington DC, Selasa (1/10/2013), guna menegaskan tentang keuntungan yang bisa diperoleh warga dengan sistem baru jaminan kesehatan AS yang populer dengan sebutan Obamacare. (JIBI/Solopos/Reuters/Larry Downing)
Solopos.com, WASHINGTON — Untuk kali pertama sejak 17 tahun yang lalu pemerintah Amerika Serikat (AS), mulai Selasa (1/10/2013) waktu setempat, menghentikan sebagian besar aktivitas pemerintahan karena kehabisan biaya operasional. Krisis AS itu dipicu kebuntuan pembicaraan antara kubu Presiden Barack Obama dan kubu Partai Republik di Kongres AS.
Pihak Gedung Putih memerintahkan seluruh kantor pemerintahan Amerika Serikat (AS) berhenti beroperasi setelah Kongres tak kunjung menyepakati anggaran baru hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam rapat Senin (30/9/2013) waktu setempat atau Selasa (1/10/2013) WIB, Partai Republik dan Demokrat tidak menemukan kesepakatan setelah sepekan memperdebatkan masalah anggaran Obamacare. Program ini adalah sistem kesehatan yang diajukan Obama.
Pihak legislatif tidak menyetujui anggaran baru, yang isinya antara lain menaikkan batas utang pemerintah sehingga bisa menjalankan negara. Saat ini, kas pemerintah AS menipis karena tidak diperbolehkan menambah utang, untuk menjalankan sejumlah program baru Presiden Barack Obama.
“Kerja keras rakyat Amerika yang telah bersusah-payah akan percuma. Ini tidak boleh terjadi! Saya ulangi, ini tidak boleh terjadi! Dan semua harus dicegah,” kata Obama saat Kongres menyatakan menolak anggaran barunya.
Keputusan Kongres itu diambil setelah Presiden Barack Obama menolak permintaan Partai Republik agar pemerintah menunda sistem baru jaminan kesehatan di bawah naungan UU Perawatan Kesehatan yang baru itu selama setahun. Akibatnya, Barack Obama memutuskan merumahkan tanpa bayaran sekitar 1 juta pekerja, menutup taman nasional, dan mengulur-ulur proyek penelitian medis gara-gara kehabisan biaya operasional. Krisis AS ini populer disebut government shutdown. (JIBI/Solopos/Reuters/Antara/Detik)