SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan Partai Demokrat jika ingin menandatangani kampanye damai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono <a href="http://news.solopos.com/read/20180925/496/941920/sby-walkout-karena-provokasi-kpu-provokasinya-kayak-apa" target="_blank" rel="noopener">(SBY) walk out</a> dan tidak menandatangani deklarasi itu di Monas.</p><p>Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa bila ada pimpinan partai hadir dalam deklarasi tapi tidak tanda tangan, maka tetap akan difasilitasi. Meski saat ini momennya sudah terlewat.</p><p>“Silakan hadir ke kantor KPU dan tanda tangan deklarasi kampanye damai. Karena yang tanda tangan adalah ketum [ketua umum] atau sekjen [sekretaris jenderal] partai, maka silakan hadir ke KPU ketum atau sekjen partai,” katanya melalui pesan instan, Rabu (26/9/2018).</p><p>Sebelumnya <a href="http://news.solopos.com/read/20180923/496/941422/viral-sby-walk-out-curangsejakawal-ramai-di-twitter" target="_blank" rel="noopener">SBY</a> tidak mengikuti acara kampanye damai sampai selesai atau <em>walk out</em> karena banyak sekali pelanggaran yang dia temukan. Saat tiba di Monas yang merupakan lokasi acara, Presiden RI ke-6 ini menemukan alat peraga kampanye yang menurutnya tidak seharusnya dibawa peserta. Selain itu ada pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin berteriak dua periode.</p><p>Hasyim menjelaskan bahwa partai yang <a href="http://news.solopos.com/read/20180923/496/941413/pendukung-jokowi-bawa-atribut-kampanye-sby-tinggalkan-deklarasi-damai" target="_blank" rel="noopener">tidak melakukan tanda tangan deklarasi</a> memiliki dua makna. Asumsi tersebut yaitu dapat dimaknai hadir tapi tidak setuju dengan materi deklarasi kampanye damai. “Atau dapat dimaknai tidak hadir dalam deklarasi,” ungkapnya.</p>