SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
KPK vs Polri masih bergulir. Presiden Jokowi kembali enggan berkomentar soal penyetopan kriminalisasi terhadap KPK.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo tetap menolak berkomentar tentang penyetopan kriminalisasi terhadap pimpinan dan struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim 9 bentukan Jokowi sudah menyatakan proses hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap pimpinan KPK sudah mengarah pada upaya kriminalisasi, Jokowi enggan berkomentar.
“Saya ngomong hanya sekali masalah itu, dan itu sudah jelas kalau saya ulang-ulang nanti akan berulang terus pertanyannya,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma ketika tiba dari kunjungan kerja ke Aceh, Selasa (10/3/2015) malam.
“Saya ngomong hanya sekali masalah itu, dan itu sudah jelas kalau saya ulang-ulang nanti akan berulang terus pertanyannya,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma ketika tiba dari kunjungan kerja ke Aceh, Selasa (10/3/2015) malam.
Pernyatan tegas bahwa Presiden Jokowi menginginkan penghentian kriminalisasi KPK disampaikan oleh Mensesneg Pratikno.
Setelah pernyataan itu muncul, wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein mendatangi kantor Pratikno.
Belum ada pernyatan Presiden Jokowi yang merinci apakah kasus yang dihadapi pimpinan KPK dan kawan-kawan termasuk kriminalisasi atau tidak. Pasalnya menurut Wapres Jusuf Kalla, namanya kriminalisasi adalah proses hukum yang mengada-ada.
Sedangkan proses hukum sesuai fakta bukan kriminalisasi, sehingga JK mengharapkan pimpinan KPK maupun aktivis antikorupsi yang diproses hukum menghadapinya dengan jantan.
Wakil Ketua Tim 9 Jumly Asshidiqqie seusai pertemuan dengan wapres Jusuf Kalla mengatakan pemerintah dan jajaran Tim 9 sepakat apa yang terjadi sekarang ini menjurus kepada upaya pelemahan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami bersyukur beliau sama pendapatnya dengan kami Tim 9 bahwa sekarang ada kecenderungan pelemahan posisi KPK,” kata Jimly di kantor Wapres, Selasa kemarin.
Dengan kesamaan persepsi itu, pemerintah juga sepakat untuk membantu menghentikan upaya kriminalisasi, bukan mencari siapa dalang di balik kriminalisasi tersebut.
“Ini harus kita bantu, kita harus hentikan, kita harus kembalikan supaya KPK kuat sebagai institusi,” ujar dia.