SOLOPOS.COM - Komjen Pol. Budi Gunawan di DPR. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
KPK vs Polri diyakini berakhir jika Budi Gunawan mundur. Namun berkali-kali desakan datang dari Istana tak membuat Budi berubah.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali meminta Komjen Pol. Budi Gunawan mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri lantaran berstatus tersangka dugaan korupsi gratifikasi.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan permintaan agar Budi Gunawan mundur disampaikan sejak penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau sehari sebelum disetujui oleh DPR.
“Setahu saya sudah ada beberapa kali permintaan itu diajukan. Opsi itu sudah ada sejak pak BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (4/2/2015).
Permintaan yang terakhir dari Istana agar Budi Gunawan mundur muncul lewat pernyataan Mensesneg Pratikno bahwa Presiden Jokowi mengalami dilema mencari solusi polemik lembaga penegak hukum. Menurut Pratikno, alangkah lebih indah jika Budi Gunawan mengundurkan diri.
Andi Widjojanto menambahkan Presiden Jokowi belum memutuskan nasib Budi Gunawan karena butuh kalkukasi politik yang tepat dalam mengambil keputusan penting. Presiden akan menyelesaikannya pada pekan depan.
Apabila benar Jokowi tidak melantik BG menjadi Kapolri, otomatis Kompolnas mengajukan calon nama-nama baru. Andi Widjojanto menegaskan nama baru tidak akan melibatkan KPK dan PPATK. Presiden akan mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Polri yakni mendapat pertimbangan dari Kompolnas.
“Tidak. Pasti tidak melibatkan terutama KPK, karena ini sama-sama instansi penegak hukum. Jadi presiden ingin menjaga supaya secara ketatanegaraan interaksi antara Polri dan KPK itu sinerginya kuat,” kata Andi.