SOLOPOS.COM - Ketua MUI seusai bertemu Presiden Jokowi, Selasa (3/2/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
KPK vs Polri ditentukan keputusan Presiden Jokowi. Jika banyak pihak mendesak pelantikan Budi Gunawan dibatalkan, tidak demikian dengan KIH.
Solopos.com, JAKARTA — Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, mengungkapkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para elite partai politik Kolisi Indonesia Hebat pada Selasa (3/2/2014) sore. Seperti diduga, mereka membahas soal Budi Gunawan.
“Ini pertemuan rutin antara parpol pengusung Jokowi-JK pada Selasa pukul 16.45 WIB. Kami membicarakan APBN-P dan Freeport serta hal aktual terkait KPK-Polri,” kata Patrice Rio Capella di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (4/2/2015) seperti dilaporkan Antara.
Patrice mengatakan pertemuan itu berlangsung selama satu jam, dan petinggi KIH menyampaikan beberapa hal terkait prinsip kehati-hatian penggunaan APBN-P 2015. Selain itu, menurut dia petinggi KIH juga menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan smelter PT. Freeport di Gresik dan Papua.
Patrice mengatakan pertemuan itu berlangsung selama satu jam, dan petinggi KIH menyampaikan beberapa hal terkait prinsip kehati-hatian penggunaan APBN-P 2015. Selain itu, menurut dia petinggi KIH juga menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan smelter PT. Freeport di Gresik dan Papua.
Dalam pertemuan itu, elite parpol KIH menyampaikan pesan penting untuk Presiden Jokowi yang saat ini didesak banyak pihak, termasuk tim 9 (tim independen), untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bertentangan dengan nasihat tim 9, KIH berpesan agar Jokowi tak segera memutus nasib calon tunggal Kapolri itu.
“Soal Kapolri sebaiknya menunggu proses praperadilan, karena ada upaya hukum dari Budi Gunawan,” ujarnya.
“Kalau tidak disetujui hakim, ya tidak dilantik [sebagai Kapolri], namun apabila disetujui maka ada peluang,” ucapnya.
Patrice menegaskan dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai nama baru Kapolri apabila BG batal dilantik. Namun, dia menjelaskan dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa institusi KPK dan Polri tidak boleh saling melemahkan. “Bukan berarti pimpinan KPK tidak bisa salah, ada mungkin masalah di masa lalu terhadap pimpinan KPK,” tukasnya.
Pesan elite KIH ini jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang disampaikan para pimpinan DPR saat bertemu Presiden, Senin (2/2/2015). Seusai pertemuan itu, Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, menyatakan Presiden Jokowi segera mengambil keputusan tentang Kapolri, bahkan tidak harus menunggu sidang praperadilan.
Mengenai keputusan yang akan diambil presiden telah disampaikan kepada lima pimpinan DPR yang sedang berkunjung ke Istana Merdeka untuk melakukan konsultasi tentang persoalan bangsa.
“Tadi presiden memang mengungkap itu secara langsung kepada Setnov [Setya Novanto] bahwa kalau memang keputusannya sudah bisa diambil oleh presiden mungkin saja tanpa menunggu praperadilan, presiden sudah bisa membuat keputusan,” katanya, Senin (2/2/2015).
Dijelaskan Andi Widjajanto, DPR berharap agar Presiden Jokowi membuat keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini dewan solid mendukung keputusan presiden dalam penentuan Kapolri.