SOLOPOS.COM - oalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Jakarta, Jumat (23/1/2015). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
KPK VS Polri memanas menyusul penangkapan Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015).
Solopos.com, JAKARTA – KPK Vs Polri kian meruncing. Dukungan terus berdatangan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta hingga Jumat (23/1/2015) malam.
Mereka mendesak Presiden Jokowi (Jokowi) mengambil sikap. Mereka pun mempertanyakan sikap Jokowi, di mana Presidenku?
Ratusan orang yang datang dari berbagai kalangan, aktivis antikorupsi, Komnas HAM, dan elemen masyarakat lainnya meneriakkan dukungan kepada KPK. Mereka membawa spandu-spaduk dukungan.
Ratusan orang yang datang dari berbagai kalangan, aktivis antikorupsi, Komnas HAM, dan elemen masyarakat lainnya meneriakkan dukungan kepada KPK. Mereka membawa spandu-spaduk dukungan.
Di antaranya bertuliskan Saya KPK, Rakyat KPK, Di Mana Presidenku.
Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas mengatakan kedatangan timnya sebagai bentuk simpati atas peristiwa Bambang Widjojanto.
Menurutnya, Komnas HAM sebagai institusi independen terpanggil dalam kasus ini. Komnas HAM akan memberi kontrobusi jika terjadi kesewenang-wenangan.
“Kami tadi sempat bertemu dengan Pak Bambang sekitar lima mebit lebih. Ya intunya, dalam pemeriksaan diperlakukan baik. Namun saat penangkapan ada kekerasan verbal yang dia alami saat ditangkap maupun saat di dalam mobil. Banyak pernyataan-pernyataan petugas yang tidak tidak pas bagi Pak Bambang,” ujar Sandra, anggota Komnas HAM lainnya.
Disebutkan Hafid pihaknya akan berkoordinasi dengan komisioner KPK lainnya. Hafid menyebut penangkapan Bambang sebagai drama.
“Berdasarkan kode etik jika komisioner KPK ditetapkan menjadi tersangka maka dia harus demisioner. Ini kami akan terus berkoordinasi dengan komisioner KPK lainnya. Sehingga tidak melemahkan KPK untuk menjalankan tugasnya.”
Ketegasan Jokowi
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni FHUI). Ketua Umum Iluni FHUI, Melli Darsa, mengatakan Jokowi tidak boleh tinggal diam.
Menurut Melli, sebagai presiden dan atasan Polri, Presiden Jokowi tak bisa tinggal diam. Jokowi harus melakukan tindakan dan langkah nyata.
“Jokowi sebagai Presiden harus bersikap tegas apalagi karena semua ini bermula dari tindakannya mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, padahal Jokowi sendiri sudah mengetahui sejak awal bahwa yang bersangkutan memiliki rapor merah,” urai dia sebagaimana ditulis Detik.
Sementara itu pengamat politik, Yunarto Wijaya mengatakan pidato Jokowi, Jumat sore di Istana Bogor belum menunjukkan ketegasan seorang presiden.
“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi tadi itu hanya sekadar mengimbau, sangat normatif. Seharusnya sebagai seorang Presiden dia meminta, memastikan yang terjadi. Di mana presiden saat ini?” ujar Yunarto di TV One.
Tak beda jauh, pengamat komunikasi, Effendi Ghazali dalam tayangan TV One mengatakan pidato Presiden Jokowi tidak ada artinya apa-apa.
“Harus objektif dan tidak ada gesekan. Artinya, kalau itu tidak disampaikan Jokowi pun tidak apa-apa, Ya memang harus seperti itu, jadi pidatonya sangat normatif. Yang saya harapkan harusnya ada semacam penyikapan lebih. Presiden harus lebih sensitif terhadap tekanan publik. Ini tekanan public sangat luar biasa,” jelasnya.
Effendi berharap meskipun di depan publik, Presiden bersikap normative namun di belakang layar Presiden memberikan pressure ke polisi sehingga ada jalan keluar.
“Misalkan nih harapan saya di belakang layar, Presiden menyatakan ke polisi, sebelum 24 jam maka pemeriksaan selesai dan tidak diakhiri penahanan. Nah jika yang di publik nomatif dan di belakang juga tidak melakukan apa-apa, besok masih ditahan. Maka bisa saya sebut Presiden sekarang ini “kalah baik” dengan Presiden sebelumnya,” tandas Effendi.