SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Dedi Gunawan/JIBI/Bisnis)
KPK Vs Polri belum berakhir. PLT Pimpinan KPK telah ditunjuk Presiden Jokowi. Kini KPK didesak segera menyelesaikan kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Taufieqqurrachman Ruqi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK. ICW menantang Ruki untuk mendeklarasikan diri bebas kepentingan.
ICW mendesak agar Ruki mempertegas sikapnya ihwal kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya dinyatakan segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan Mabes Polri.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).
“Ditunjuknya Pak Ruki itu membawa misi menyelamatkan KPK dan mengembalikan khittah KPK yaang disegani atau menyelamatkan kasus-kasus tertentu. Saya pikir itu harus dipertegas Ruqi,” tuturnya.
Menurut Emerson, salah satu cara untuk mengetahui sikap Ruqi dalam menangani pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan deklarasi yang menyatakan bahwa Ruki terbebas dari konflik kepentingan yang berkaitan dengan kasus-kasus KPK.
“Kalau mau yang harus dilakukan Pak Ruki sebelum berdinas resmi adalah melakukan deklarasi tentang isu konflik kepentingan,” kata Emerson.
Emerson menilai hal tersebut harus dilakukan Ruki, mengingat saat ini Ruki tengah menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BJB Banten dan menurut Emerson Bank BJB saat ini tengah berperkara di KPK dan di Kejaksaan Agung.
“Pak Ruki saat ini Komisaris Bank BJB yang ditangani KPK. Pak Ruqi juga pernah di kepolisian. Artinya apa, untuk isu-isu yang berkaitan dengan kepolisian, Pak Ruki tidak dalam posisi mengambil keputusan,” tukas Emerson.